Lima hal yang harus dilakukan pemerintah setelah membatalkan PPKM

JAKARTA (JurnalPagi) – Direktur Studi Pascasarjana Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama menyarankan lima hal yang harus dilakukan pemerintah setelah Kebijakan Pembatasan Kegiatan Sosial (PPKM) dicabut pada 30 Desember 2022 untuk mengendalikan Covid-19.

“Kelima ini juga sangat penting dalam mengendalikan penyakit menular apa pun,” katanya dalam pesan emailnya, Minggu.

Pertama, pemerintah harus terus melakukan pengawasan ketat. Pemantauan ini tidak hanya berdasarkan gambaran klinis saja, tetapi juga dari laboratorium bahkan pada keadaan tertentu hingga pemeriksaan “Whole Genome Sequencing” (WGS).

Sandiaga imbau wisatawan lebih waspada pasca pembatalan PPKM

Prof FKUI mencontohkan kegiatan surveilans ini berupa pemantauan terus menerus terhadap angka DBD sehingga pada musim hujan masalah tersebut dapat segera diketahui dan dicegah penyebarannya.

Kedua, pemerintah harus memperluas penyediaan dan kemudahan akses tes antigen atau PCR, apalagi tes ini tidak lagi wajib untuk masyarakat.

Menyatakan bahwa perusahaan besar seperti BUMN dapat menyediakan alat tes antigen, katanya: Ada rencana untuk menyediakan alat tes antigen di apotek, sementara kita tahu bahwa di banyak negara, alat tes antigen dapat dibeli dari berbagai toko dan supermarket. . Bagikan kepada karyawan Anda.

Ketiga, pemerintah harus melanjutkan kegiatan pelacakan kasus. Menurut Profesor Tjandra, sebagaimana konsep pengendalian penyakit menular pada umumnya, perlu dilakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya wabah, sehingga perlu dilakukan identifikasi kontak orang yang positif COVID-19 agar penularan tidak meluas di wilayah tersebut. . asosiasi.

Dia berkata: “Contoh penyakit menular lainnya adalah tuberkulosis, di mana kontak pasien harus ditemukan dan bahkan perawatan pencegahan harus dilakukan.”

Selain itu, promosikan vaksinasi karena seperti halnya penyakit menular lain yang dapat dicegah dengan vaksin, vaksinasi Covid-19 tetap dan harus selalu dipertahankan dan cakupannya ditingkatkan.

Terakhir, pemerintah harus selalu melakukan penyuluhan kesehatan agar masyarakat dapat mengatasi dampak COVID-19. Prof. Tjandra mengatakan: “Konseling kesehatan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan secara terus menerus baik untuk COVID-19 maupun untuk penyakit menular dan tidak menular lainnya.”

Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk selalu mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Pro dan Kontra Pembatalan PPKM untuk Jakarta

68,5 juta orang Indonesia sudah mendapat suntikan booster

Kemenko PMK: Kesadaran pelaksanaan program kesehatan harus terus ditingkatkan

Koresponden: Lia Vanadriani Santosa

Hak Cipta © JurnalPagi 2023

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *