Perpustakaan Nasional: Anggaran Rp 9,5 miliar tidak lazim untuk rapat administrasi

Anggaran ini ditujukan untuk menarik 695 peserta dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota dan 450 desa, semua dana selama tiga hari disediakan oleh Perpustakaan Nasional.

Jakarta (JurnalPagi) – Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional (Proposnas), Adin Bundar menyatakan, anggaran sebesar 9,5 miliar rupiah tidak digunakan untuk mendanai rapat administrasi rutin, melainkan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Rapat Stakeholder Nasional ( SMN).

Anggaran ini dimaksudkan untuk menarik 695 peserta dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota dan 450 desa, semua pendanaan selama tiga hari oleh Perpustakaan Nasional, yang mencakup komponen seperti akomodasi, transportasi, material, fasilitator daerah, dan sumber daya disediakan. . orang,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Demikian pernyataan Adin menanggapi pertanyaan Adi Sarono, pegiat literasi di laman sosial Twitter.

Adi mempertanyakan anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk rapat. Padahal, kredit tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat seperti peningkatan literasi dan pemenuhan kebutuhan buku di daerah.

Udi juga menegaskan anggaran pembelian mobil dinas kelas satu sebesar Rp 880 juta dan plafon anggaran acara sebesar Rp 2 miliar.

Menanggapi isu tersebut, Adin Bundar menyambut baik pendapat seluruh elemen masyarakat.

Deputi menegaskan, pagu anggaran Perpusnas dibahas dan dikaji oleh tim ahli dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPNAS, Kementerian Keuangan dan Komisi X DPR RI.

Menurutnya, perpustakaan memainkan tujuh peran dari 17 agenda SDG dalam pembangunan global, yaitu pengentasan kemiskinan, pengurangan kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau. . .

Dijelaskannya: Program SMN merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024. Tujuannya untuk membantu UKM, koperasi, dan ekonomi kreatif dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Menurutnya, tujuan SMN adalah memperkuat sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan. Kemudian mendorong kegiatan TPBIS menjadi gerakan nasional pengembangan literasi di Indonesia, serta memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dikatakannya, TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional yang ditujukan untuk penguatan peran dan kinerja perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.

“Melalui kegiatan SMN, diharapkan seluruh peserta mampu menciptakan barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindak lanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi,” ujarnya.

Sedangkan anggaran sebesar 2 Miliar rupiah digunakan untuk penyelenggaraan Perpustakaan Nasional Gemilang yang berujung pada penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI kepada orang-orang yang telah berjasa besar dalam pengembangan perpustakaan dan juga literasi. Menumbuhkan kecintaan membaca di Indonesia.

“Pada acara Perpustakaan Nasional Gemilang juga diberikan Lifetime Achievement Award kepada seseorang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan perpustakaan dan menumbuhkan kecintaan membaca di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan Pustakawan Berprestasi Nasional, Perpustakaan Umum/Desa Terbaik Nasional, Perpustakaan SMA Terbaik Nasional dan Koleksi Buku (Perpustakaan) Terbaik Nasional dari Perpustakaan Nasional. Dari deposito bahasa Indonesia, lomba pidato tingkat SD/SMP/SMA.

Soal anggaran kendaraan dinas kelas satu dengan plafon 880 juta rupiah, Wapres mengatakan: Hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik dengan baterai sebagai kendaraan dinas operasional. / atau badan pelayanan perseorangan kendaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adin Bundar mengatakan: “Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa dana Perpusnas digunakan untuk mengembangkan perpustakaan dan meningkatkan literasi masyarakat sehingga dapat menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam persaingan global. . “

Kepala Perpusnas: Indonesia kekurangan hampir setengah juta pustakawan

DPR dorong anggaran Perpusnas meningkat guna membangun SDM berkualitas

RDP dengan DPR, Perpusnas Ungkap Kaitan Literasi dan Kemiskinan

Komisi X DPR setujui pagu indikatif Perpustakaan Nasional Rp 675,9 miliar.

Koresponden: Asp Pharmacia
Editor: Andy Johari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *