Mahopiki dan Ontan Pontianak melakukan sosialisasi hukum pidana nasional

Pontianak (JurnalPagi) – Persatuan Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Universitas Tanjungpura Pontianak menggelar Sosialisasi Hukum Pidana Nasional (KUHP) di Pontianak, Rabu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) mengatakan: “Seluruh proses pengembangan KUHP Nasional telah melewati banyak cita-cita publik. KUHP Nasional telah diprakarsai oleh tokoh lintas generasi, pemerintah Indonesia dan parlemen, yang memenuhi semua keinginan publik. ” Dari Persatuan Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Dr. Ahmed Sufian saat peresmian sosialisasi hukum pidana di sebuah hotel di Pontianak.

Ditambahkannya, sejak lebih dari 100 tahun masyarakat Indonesia menggunakan sistem hukum yang dibuat oleh penjajah Belanda, menurutnya masyarakat kini patut berbangga dengan lahirnya hukum pidana nasional.

Apalagi sekarang banyak KUHP lama yang sudah tidak relevan lagi, sehingga memperbaruinya menjadi sangat penting.

“Kita bangga dengan UU No 1 Tahun 2023, Presiden RI Joko Widodo mengesahkan UU ini. UU ini juga diundangkan oleh DPR RI pada Desember 2022 dari RUU KUHP sebelumnya menjadi UU KUHP. “Karena selama lebih dari 100 tahun kita tetap menggunakan hukum pidana ciptaan penjajah Belanda, sehingga sangat penting untuk diperbaharui.”

Di tempat yang sama, Wakil Rektor Universitas Tanjungpura (Untan), Dr. Ir. Radian mengungkapkan, reformasi sangat penting untuk semakin memperkuat supremasi hukum di Tanah Air. Hukum pidana negara juga telah memberikan kepastian hukum dan koordinasi nilai-nilai kebangsaan.

Dikatakannya, “Akademisi berperan penting dalam memberikan banyak masukan terkait hukum. Sebagai negara hukum, kita membutuhkan reformasi untuk memperkuat eksistensi hukum di Indonesia. KUHP mampu mengatasi ketidakpastian hukum di Indonesia. ” ” .

Sementara itu, dalam kuliahnya tentang Sosialisasi Hukum Pidana Nasional, Prof. dokter. R. Benny Rianto mencontohkan proses tersebut Pertemuan publik Hal itu dilakukan dalam penyusunan sistem hukum asli yang dibangun oleh anak bangsa.

“Hukum pidana lahir melalui proses dengar pendapat publik untuk memenuhi semua aspirasi seluruh elemen masyarakat. Jadi kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan bersama ini,” ujar Bani.

Meski sudah diberitahukan, ada masa transisi tiga tahun yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesepahaman penuh bagi seluruh pemangku kepentingan, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. dokter. Topo Santoso mengatakan, hukum pidana nasional sangat sesuai dengan perkembangan zaman.

Dia berkata: “Dalam bab pertama buku pertama, sekarang termasuk banyak perubahan di era modern yang tidak dibahas dalam hukum pidana lama, serta asas-asas lain yang juga mencakup banyak perubahan di era modern.

Guru Besar UI: Banyak Pasal KUHP Baru yang ‘Jalan Tengah’

KSP Sebut KUHP Baru Dorong Keadilan Restoratif

Liku-liku Perjalanan Panjang Hukum Pidana

Koresponden: Rendra Extora
Editor: Noor Al Hayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *