PASAL PENGHINAAN PRESIDEN MASIH MENUAI PENOLAKAN DARI PUBLIK

pasal penghinaan presiden masih menuai penolakan dari publikSeiring banyaknya keluhan dan protes dari masyarakat yang tertuju kepada kinerja pemerintahan di era Presiden RI saat ini membuat masyarakat tak segan melepaskan hinaan kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut. Menanggapi hal ini pemerintahan Presiden Jokowi-Jk tidak tinggal diam. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) kembali berencana untuk menghidupkan pasal penghinaan presiden.

Namun sayangnya pasal penghinaan presiden masih menuai penolakan dari publik. Bahkan, pengamat hukum tata negara dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) M Imam Nasef, mengatakan rencana tersebut memiliki risiko konstitusional.

“Rencana positivisasi pasal penghinaan presiden punya resiko konstitusional. Materi pasal penghinaan presiden sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 264 RUU KUHP, tidak jauh berbeda dengan Pasal 134, 136 dan 137 KUHP yang telah dibatalkan MK melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006,” jelas Nasef kepada Okezone, Kamis (6/8/2015).

Oleh karena itu, lanjut Nasef, rencana diundangkannya kembali pasal penghinaan presiden bisa dianggap sebagai constitutional disobedience.

“Materi pasal penghinaan tersebut bisa menjadi ‘bumerang’ bagi pelaksanaan hak-hak konstitusional warga negara, utamanya hak mengeluarkan pendapat dan hak berekspresi,” tegas Nasef.

Menurutnya, sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada masa orde baru, telah menunjukkan batapa berbahayanya pasal penghinaan presiden bagi keberlangsungan hak dan kebebasan berekspresi warga negara.

“Pasal tersebut berpotensi merusak iklim demokrasi yang sedang dikonsolidasikan,” terangnya.

Namun demikian, kata Nasef, bukan berarti segala bentuk penghinaan terhadap presiden diperbolehkan. Sebagai simbol negara tentu, harkat dan martabat presiden harus tetap dijunjung tinggi.

“Saya kira Instrumen perundang-undangan telah mengatur soal itu, sehingga bukan berarti ketika pasal penghinaan presiden tidak dimasukkan dalam RUU KUHP, berbagai bentuk penghinaan presiden tidak bisa diproses secara hukum,” tutur Nasef.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jurnalpagi.com © 2015
Show Buttons
Hide Buttons