Unpad menyerukan pemilihan calon presiden tidak didasarkan pada politik uang dan intimidasi

Jakarta (JurnalPagi) –

Sivitas akademika Universitas Padjaran (UNPAD) meminta masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 berdasarkan pengetahuan dan keyakinan, bukan berdasarkan politik uang atau intimidasi.

Profesor Ganjar Kurnia, Ketua Senat Akademik Unpad, mengatakan hal ini merupakan bentuk tanggung jawab para intelektual civitas akademika Universitas Padjaran.

Sivitas akademika Unpad menyampaikan tujuh poin terkait seruan “menyelamatkan negara hukum yang demokratis, bermoral, dan terhormat”.

“Kami bersama seluruh masyarakat akan memastikan pemilu 2024 berjalan lancar, aman dan bermartabat dan kami akan memantau hasil pemilu 2024 hingga terbentuk pemerintahan baru sebagai perwujudan pemerintahan rakyat,” kata Prof Ganjar di sela-sela masa transisi. . Fakta menarik fenomena politik terkini di Kampus Universitas Unpad, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Terkait hal tersebut, ia mengatakan penyelenggaraan demokrasi harus berlandaskan etika dan norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, undang-undang tersebut bukan sekedar teks, melainkan nilai dan prinsip yang ada di dalamnya dan terus dilaksanakan.

Ia mengatakan: “Pemerintah dan lembaga-lembaganya harus hadir dengan jujur ​​dan bermartabat sebagai pelindung, penjaga dan fasilitator pelaksanaan demokrasi dengan menjaga jarak dari lawan-lawan pemilu.”

Ia mengatakan pemilu 2024 sebagai lembaga demokrasi tidak boleh diremehkan atau diremehkan hanya sekedar ajang pemilihan pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menerapkan aturan main yang adil dan transparan serta membuka ruang partisipasi mendasar masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dalam memilih.

Ia mengatakan, Kami meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2024 guna menciptakan pemilu yang jujur ​​dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, ia juga meminta para pemimpin pemerintahan bisa menjadi contoh dalam menaati hukum dan etika, bukan malah menjadi contoh yang melanggar etika.

“Penggunaan kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan mengakibatkan kegagalan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang merupakan tujuan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ” dia berkata.

Wartawan: Bagus, Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *