jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 14, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya melindungi data pribadinya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Dirjan Optica) Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangrapan, yang meski belum terlihat secara signifikan, namun saat itu sudah jelas ada yang merujuk ke masyarakat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan data di ruang digital.

“Sepertinya ada tren perubahan perilaku masyarakat, masyarakat mulai berubah sekarang Diberitahukan Terkait perlindungan data pribadi,” kata Samuel dalam wawancara eksklusif dengan JurnalPagi di Wisma JurnalPagi B, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.

Samuel mengatakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif dalam perlindungan data pribadi, pihaknya akan memberikan materi tentang perlindungan data pribadi dalam program literasi digital yang rutin diadakan di berbagai daerah.

Ia mencontohkan salah satu hal yang diajarkan, ketika masyarakat mendownload aplikasi ke perangkatnya, ada baiknya masyarakat sebagai pengontrol data meninjau secara detail data apa saja yang diminta atau diproses oleh aplikasi tersebut.

Sosialisasi Aturan Pengendali Data Diperketat Jelang UU PDP

Pemerintah targetkan regulasi badan pengatur PDP selesai pada Q2 2024.

Jika masyarakat merasa data yang diminta terlalu banyak, sebaiknya jangan menginstal aplikasi untuk menghindari praktik pengelolaan data yang berisiko.

Samuel mengatakan pemerintah melakukan upaya lain untuk meningkatkan pengelolaan data pribadi yang bertanggung jawab di ruang digital.

Salah satunya adalah penyusunan standar baru pengelolaan identitas digital atau digital ID yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). .

“KTP digital yang diinginkan itu seperti akun email kita yang bisa diakses melalui ponsel, atau akun media sosial seperti itu. Kita sudah menyiapkan standar tertentu dan sedang kita kembangkan. hanya algoritmik (anonim) ) dan jika ada yang ingin melihat identitasnya, Samuel berkata, “Pada dasarnya, hanya mereka yang tertarik.”

Dampak hadirnya UU PDP tidak hanya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemerintah, namun juga berdampak pada pola pengendali data yang meminta data pribadi kepada pengguna layanan.

Samuel mengatakan, kemungkinan besar setelah UU PDP berlaku penuh pada Oktober 2024, pengelola data hanya akan meminta data yang benar-benar diperlukan untuk kebutuhan pemberian layanan kepada pemilik data.

“Saya kira kecenderungannya para pengendali saya tidak mau banyak informasi. Mereka pasti berpikir untuk apa saya minta data sebanyak itu kalau tidak dipakai. Kalau sampai bocor, tanggung jawabnya lebih besar,” tuturnya. .

Dugaan Kebocoran Data DPT Bergerak Mempercepat Ketentuan Turunan UU PDP

UU PDP hadir untuk menyeimbangkan tata kelola pengolahan data

Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024