jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 16, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Direktur Jenderal Program Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangrapan mengatakan, pemberitahuan terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin ketat bagi pengelola data sebelum aturan tersebut diterapkan. sepenuhnya efektif dalam bidang ini. Oktober 2024.

“Saat ini kami sedang menerbitkan ketentuan secara besar-besaran. Setiap hari, tim saya sering diundang ke perusahaan-perusahaan yang mengajukan permintaan. Pembaruan (informasi terkini) tentang apa saja yang perlu dikembangkan untuk bisa mematuhi (Ikuti aturan ini) kata Samuel dalam wawancara eksklusif dengan JurnalPagi di Wisma JurnalPagi B, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.

Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada Oktober 2022 oleh pemerintah dan DPR, keduanya sepakat memberikan masa transisi selama dua tahun bagi perusahaan sebagai pengelola data pribadi. Masa transisi ini diberikan sedemikian rupa agar pengelola data pribadi dapat mempersiapkan berbagai ketentuan penting yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Pemerintah targetkan regulasi badan pengatur PDP selesai pada Q2 2024.

Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan peraturan turunan terkait mekanisme administrasi dan membentuk badan independen untuk memantau kepatuhan UU PDP.

Salah satu pasal sosialisasi UU PDP yang diberikan kepada pengelola data pribadi adalah tentang kewajiban perusahaan untuk memilikinya. Petugas Perlindungan Data Atau Perusahaan Petugas Perlindungan Data Khusus wajib melapor kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Petugas Perlindungan Data Khusus untuk memudahkan lembaga pengawas PDP dalam melakukan koordinasi jika terdapat indikasi permasalahan seperti pengelolaan data yang tidak tepat atau kebocoran data.

“Setiap pengontrol data wajib memilikinya Datau petugas perlindungan (DPO) karena jika ditemukan kesalahan yang dihubungi bukan perusahaannya melainkan DPO. “DPO itu orang yang paham dengan UU PDP, tapi lembaga tersebut (perusahaan yang mengelola data pribadi) bukan pemerintah,” kata Samuel.

Tidak hanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola data pribadi, sosialisasi tersebut juga memberikan informasi mengenai sanksi yang mungkin diberikan jika terjadi permasalahan dalam perlindungan data pribadi oleh pengelola data.

Salah satunya terkait dengan pidana pidana yang dijelaskan pada Pasal 57 ayat (3) tentang tindak pidana administratif, yang mana untuk variabel pelanggaran disebutkan paling banyak dua persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan.

“Jadi sosialisasi ini tidak hanya terjadi di masyarakat saja, tapi juga para pengelola datanya,” pungkas Samuel.

Kementerian Komunikasi dan Informatika ajak masyarakat mengomentari aturan pelaksanaan PDP

Kementerian Kominfo siapkan dua langkah implementasi UU PDP tahun 2024.

Anggota DPR: Sebelum UU PDP 2024, Seharusnya Ada Ketentuan Isi Lowongan.

Editor: Natisha Andarningtias
Hak Cipta © JurnalPagi 2024