Pemerintah Indonesia Menempuh Jalur Bilateral Terkait Nelayan Asal Aceh yang Ditangkap di Thailand
Pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya diplomatik bilateral terkait penangkapan sejumlah nelayan asal Aceh oleh otoritas Thailand, yang diduga masuk ke wilayah laut negara tersebut secara ilegal. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, kasus serupa juga telah diselesaikan secara bilateral dengan Myanmar.
Namun, Yasonna tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah bilateral yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Dia hanya menegaskan bahwa nelayan-nelayan yang ditangkap di Thailand dan negara lain akan diproses di Indonesia dengan cara yang sama, yaitu melalui jalur bilateral.
Sebelumnya, pada awal Oktober 2023, otoritas Thailand menangkap 40 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur. Ini merupakan penangkapan kedua setelah sebelumnya pada bulan Agustus, 29 nelayan lainnya juga ditangkap oleh otoritas Thailand.
Ketua Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek, menjelaskan bahwa 40 nelayan tersebut berasal dari Pelabuhan Idi Aceh Timur dan menggunakan tiga kapal ikan yang berbeda. Mereka ditangkap sekitar 75.8 mil laut dari Phuket, Thailand, dan kemudian dibawa ke Prom Lam Thep Chelong Police untuk proses lebih lanjut.
Nelayan-nelayan Aceh yang ditangkap oleh otoritas Thailand sebelumnya telah menjalani persidangan di negara tersebut dan dijatuhi sanksi berupa denda antara 3.000 hingga 5.000 baht atau sekitar Rp2,1 juta per orang.
Dalam penyelesaian kasus ini, pemerintah Indonesia berusaha menjalin hubungan bilateral dengan pemerintah Thailand untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan berkeadilan. Melalui diplomasi bilateral, diharapkan kedua negara dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dan melindungi hak-hak nelayan yang terlibat.
Sebagai negara tetangga yang saling terkait secara geografis dan ekonomi, penting bagi Indonesia dan Thailand untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk di bidang penangkapan ikan dan kegiatan nelayan. Melalui dialog dan kerja sama bilateral, diharapkan kedua negara dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah ini.
Dalam konteks ini, peran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly sangat penting dalam memastikan perlindungan hak-hak nelayan Indonesia yang terlibat dalam kasus ini. Dengan menjalin komunikasi dan kerja sama bilateral yang baik, diharapkan proses penyelesaian kasus ini dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
Sebagai kesimpulan, pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya diplomatik bilateral dengan Thailand terkait penangkapan nelayan asal Aceh. Melalui dialog dan kerja sama bilateral yang baik, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan berkeadilan, serta menjaga hubungan baik antara kedua negara.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah bilateral terkait penangkapan nelayan asal Aceh oleh otoritas Thailand. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, kasus ini akan diselesaikan secara bilateral, seperti halnya kasus serupa dengan Myanmar. Namun, tidak ada detail lebih lanjut mengenai upaya bilateral yang dilakukan dalam penyelesaian kasus ini.
Penangkapan nelayan asal Aceh oleh Thailand bukanlah yang pertama kalinya. Pada awal Oktober 2023, otoritas Thailand juga menangkap 40 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur. Ini merupakan penangkapan kedua setelah sebelumnya pada bulan Agustus, 29 nelayan juga ditangkap. Ketua Panglima Laot Aceh, Miftach Tjut Adek, menjelaskan bahwa nelayan-nelayan tersebut berasal dari Pelabuhan Idi Aceh Timur dan menumpang tiga kapal ikan yang berbeda.
Nelayan-nelayan Aceh tersebut kemudian dibawa ke Prom Lam Thep Chelong Police di Thailand untuk ditangani lebih lanjut. Sebelumnya, 29 nelayan yang ditangkap pada bulan Agustus telah menjalani persidangan di Thailand dan dijatuhi sanksi berupa denda sebesar 3.000 hingga 5.000 baht atau sekitar Rp2,1 juta per orang.
Pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan kasus ini secara bilateral dengan Thailand dan negara lain yang menangkap nelayan-nelayan Aceh. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak nelayan Indonesia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan penanganan yang adil. Meskipun belum ada rincian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus ini, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melindungi kepentingan nelayan-nelayan Aceh yang terlibat dalam kasus ini.
