Regulasi komprehensif mengenai kecerdasan buatan penting untuk melindungi hak cipta media

Jakarta (JurnalPagi) – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Osman Kansong menyatakan regulasi hukum kecerdasan buatan (AI) yang komprehensif dan mengikat diperlukan untuk melindungi karya cipta dari masyarakat luas. media.

Menurutnya, mengingat teknologi kecerdasan buatan mempunyai konsekuensi besar bagi dunia pers dan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta di tingkat global akibat penggunaan aplikasi berbasis teknologi kecerdasan buatan, maka hal tersebut perlu dilakukan.

Kami berharap ini akan seperti UE. Di Uni Eropa terdapat undang-undang komprehensif yang mengatur kecerdasan buatan dalam hal hak cipta, dalam hal pornografi. sangat palsuItu dan semua pihak. “Seperti UU Omnibus AI,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima, Selasa.

Ia mengatakan jika peraturan komprehensif seperti itu diterapkan di Indonesia, hal ini dapat melindungi media lokal dari dominasi kepemilikan hak cipta oleh raksasa teknologi global.

Selain itu, kini semakin banyak aplikasi berbasis AI yang memonetisasi konten apa pun yang tersedia secara gratis di media sosial.

Simak kecanggihan fitur seri Galaxy S24 dengan dukungan kecerdasan buatan seluler

Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan hak cipta yang mencakup hak intelektual dan hak ekonomi.

Sementara itu, karya jurnalistik yang dihasilkan oleh media memerlukan biaya. ini adalah sebuah masalah. Di dunia media dan sains, kami mengutip sebuah sumber dan mengatakan bahwa kami tidak dapat membuat klaim seperti itu. Ia menjelaskan: “Dan masalah ini sebenarnya terjadi di platform digital maupun yang berhubungan dengan media.

Untuk mengantisipasi persoalan hak cipta, pemerintah kini tengah merampungkan peraturannya Hak penerbit.

Meski demikian, Osman mengatakan masih ada beberapa aspek dalam aturan tersebut yang perlu mendapat perhatian bersama.

“Saya kira belum tentu benar karena platform digital menggunakan AI. Tapi perusahaan AI belum tentu mau disebut platform digital. Makanya saya sependapat dengan teman-teman yang bilang perlu regulasi komprehensif,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait kecerdasan buatan praktis mengalami kemajuan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan.

Arahan ini mencakup tiga kebijakan nilai etika, penerapan nilai etika, dan tanggung jawab dalam penggunaan dan pengembangan kecerdasan buatan bagi perusahaan atau organisasi.

Melalui surat edaran ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan atau organisasi yang menggunakan dan mengembangkan kecerdasan buatan untuk berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut.

“Prinsip yang paling penting adalah tanggung jawab dan humanistik Artinya antroposentris, karena ada ketakutan bahwa kecerdasan buatan akan menghancurkan peradaban manusia, pungkas Osman.

Wamenkominfo Ajak Mahasiswa Jujur Gunakan Kecerdasan Buatan

Kementerian Komunikasi dan Informatika Dorong Pembuatan Regulasi Kecerdasan Buatan yang Komprehensif

Wamenkominfo tekankan pentingnya berpikir kritis dalam menghadapi trik kecerdasan buatan

Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *