Prof UMS: Perppu menyelamatkan putusan MK atas UU Ciptaker

Jakarta (JurnalPagi) – Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Prof Idola Fitrisiyada Azhari menilai peraturan pemerintah ketimbang undang-undang yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo justru mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pembelaan UU Cipta Kerja. Bertindak lakukan, disimpan

Aidul Fitriciada Azhari mengatakan dalam debat langkah konstitusional Perppu tentang penciptaan lapangan kerja di Jakarta, Sabtu, “Perppu menyelamatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pembelaan UU Ciptaker berdasarkan tujuan strategis undang-undang yang ada.”

Ia menjelaskan, pertimbangan hukum putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, yakni, Mahkamah berpendapat UU bersyarat 11/2020 dinyatakan inkonstitusional.

Dikatakannya: “Karena pengadilan harus menyeimbangkan syarat-syarat pembentukan undang-undang, yang harus diperhatikan sebagai syarat formil, agar undang-undang memenuhi komponen kepastian hukum, kepentingan dan keadilan.”

Kemudian, menurut dia, MK juga harus mempertimbangkan tujuan strategis penyusunan undang-undang tersebut.

Ia mengatakan: “Saya kira (Perppu) undang-undang akan menyelamatkan penciptaan lapangan kerja karena dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatkan untuk mempertahankan nilai-nilai strategis, tujuan strategis undang-undang Ciptaker ini, diamanatkan selama 2 tahun.”

Ia mengatakan, UU Cipta Kerja sebenarnya merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Hanya undang-undang yang harus memiliki syarat untuk membentuk undang-undang dan ini harus dicapai setelah keluarnya MK 91/PUU-XVIII/2020, yaitu dengan mengubah undang-undang.

“Masalahnya sekarang DPR belum menunjukkan kinerja untuk memenuhi komitmen perbaikan UU Cipta Kerja ini. Dan presiden mengambil alih,” katanya.

Menurut Idol, langkah yang diambil Presiden Jokowi lebih baik daripada membiarkan proses ini berlanjut tanpa transparansi dari pihak Republik Rakyat China.

“Sementara situasi di Republik Demokratik Rakyat Iran juga menghadapi tahun politik yang memecah fokus antara pemilu dan kewajiban hukumnya, tidak mungkin Pak Jokowi mengeluarkan Perppu ini,” katanya.

Koresponden: Boyke Lady Vatra
Editor: Agus Setivan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *