jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 22, 2024

Jika dicermati, ternyata jumlah kebun kakao semakin berkurang jika dilihat dari segi industri.

Jakarta (JurnalPagi) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menggandakan produksi kelapa sawit dan kakao nasional melalui program peremajaan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Irlanga Hartartu usai rapat terbatas tentang pengelolaan komoditas kelapa dan kakao di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

“Kalau kita lihat ternyata dari sisi industri, luas lahan kakao semakin berkurang. Kebutuhan pengembangan industri kita hampir dua kali lipat,” kata Irlanga Hartartu.

Produksi kakao Indonesia mencapai sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, kata Irlanga, dengan nilai ekspor kakao senilai US$1,3 miliar dan kelapa US$1,2 miliar setiap tahunnya.

28 Ton Kakao Bubuk Indonesia Masuk Pasar India dan Türkiye

Ia juga mengatakan, Luas lahan kakao di Indonesia saat ini 1,3 juta hektar dan lahan kelapa 3,3 juta hektar.

Sementara itu, pendapatan pemerintah dari bea keluar atau bea keluar ekspor kakao berjumlah sekitar $46,9 juta per tahun.

Beliau juga mengatakan: Kita semua tahu bahwa sampai saat ini ada bea keluar kakao yang terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan akibatnya bea keluar antara 0 sampai 15 persen, tergantung harganya.

Beberapa negara yang juga mengenakan bea ekspor kakao, antara lain Pantai Gading dan Ghana, berkisar US$500 per ton, menurut Irlanga.

Irlanga mengatakan, saat ini terdapat 31 perusahaan di Indonesia yang mengelola industri kakao dan coklat dengan kapasitas produksi 1.240 ton.

Ia juga mengatakan: Oleh karena itu, saat ini hanya 45% kebutuhan kakao yang berasal dari dalam negeri dan 55% yang diimpor.

Menurut Irlenga, Presiden meminta produksi kakao nasional bisa ditingkatkan dua kali lipat menjadi 400.000 ton melalui penanaman kembali.

BPDPKS bertanggung jawab melakukan peremajaan kakao dan kelapa dengan pengadaan benih dari universitas atau pusat penelitian, kata Irlanga.

Ia kembali menegaskan, “Oleh karena itu, arahan Presiden harus dikelola dengan memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS untuk juga bertanggung jawab dalam peremajaan serta pengembangan industri kakao dan kelapa.

Kemenpar Bahas Potensi Perdagangan Cokelat Indonesia
Kementerian Perdagangan mengindikasikan kenaikan harga biji kakao pada Desember 2023

Koresponden: Andy Firdos, Yashinta Difa
Redaktur : Bodhisantoso Budiman
Hak Cipta © JurnalPagi 2024