Polres Pulau Pisang Kalimantan Tengah, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu

Palangka Raya (JurnalPagi) – Kapolda Kalimantan Tengah Pulang Pizao AKBP Mada Ramadita melalui Kabid Humas AKP Daspin memastikan polisi telah menindaklanjuti temuan Bawaslu setempat terkait dugaan tindak pidana Pemilu 2024. Oleh terduga pelaku berinisial (S) yang mengarah pada pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan di TPS 05 Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hillir.

Berdasarkan laporan Bawaslu setempat, Polsek Pulang Pizau mengeluarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/05/II/2024/SPKT. “SAT RESKRIM/POLRES PULPIS/POLDA KALTENG,” kata Daspin di Polang Pisau, Kamis.

Daspin mengatakan, dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan pelaku berlanjut setelah polisi melakukan pembicaraan dengan Gakomdu Center, melakukan penyelidikan dan memberikan pendampingan secara transparan serta pencarian dan pengumpulan bukti.

Daspin menjelaskan, kronologis tindak pidana pemilu yang dilakukan pelaku S terjadi pada Rabu 14 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB. Berdasarkan DPT yang bersangkutan, pelaku S sudah datang ke TPS 06 di Desa Myntin, Kecamatan Kahayan Hillir.

Pelaku mendatangi petugas pendaftaran di KPPS 06 dengan menggunakan formulir pemberitahuan atau undangan C dan mengisi daftar hadir.

Setelah mengantri, S dipanggil untuk memilih dan diberikan lima surat suara, kata Daspin.

Namun setelah pemungutan suara berakhir, pelaku tidak mencelupkan jarinya ke dalam tinta pemilu. S kemudian menuju TPS 05 di Desa Mintin, Kecamatan Kehayan Hillier yang berjarak kurang lebih 100 meter dari TPS 06. Sesampainya di TPS 05, ia menemui petugas pendaftaran TPS 05 di Desa Mintin dan mendaftar sebagai pemilih khusus menggunakan KTP miliknya. .

Kemudian petugas TPS menuliskan nama dan NIK di daftar hadir dan diberikan lima surat suara untuk memilih di bilik TPS dan setelah pencoblosan ia memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara dan mencelupkan jari kelingking kirinya ke dalam tinta pemilu. meninggalkan TPS. 05 Desa Mintin. . Beberapa warga yang mencurigakan langsung menahan S untuk dimintai keterangan.

Diungkapkan Daspin, pelaku S dikenakan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, barangsiapa dengan sengaja memberikan suaranya untuk satu TPS/TPSLN atau lebih dalam masa pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 tahun penjara, akan dihukum. bulan dan denda paling banyak 18 juta Rial.

Koresponden: Adi Wibowo/Adi Waskito
Editor: Eddie M.Jacob
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *