Politik kemarin, wacana hak meneliti hingga pertemuan Prabowo-SBY

Jakarta (JurnalPagi) –

Lima berita politik pada Minggu (25/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menyita perhatian masyarakat, mulai dari wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo dengan SBY terkait rencana tindak lanjut presiden.

Klik di sini untuk cerita selengkapnya

1. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY membahas kelanjutan program presiden sebelumnya

Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran Mohammad Arif Rozid Hassan mengatakan, pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membahas kelanjutan presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

“Pak SBY adalah seniornya Pak Prabowo dan tentunya sudah berkali-kali Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau menghormati dan ingin meneruskan perbuatan baik presiden-presiden terdahulu, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang masih hidup tentu saja Pak Joko Widodo, jadi. lalu Tuan SBY dan Nyonya Megawati Soekarnoputri.”

2. Peneliti EPI menyebut PSI masih berpeluang lolos ke parlemen

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang lolos ambang batas parlemen 4 persen, meski hanya meraih 2,54 persen suara, menurut sistem Sirekap, kata Mursalin, peneliti Pusat Wawasan Ekonomi dan Politik (EPI). ). . Pilih.

PSI masih berpeluang lolos ke parlemen, kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

3. Mehfoud mengatakan sangat diperbolehkan menghadirkan hak penyidikan Republik Demokratik untuk pemilu

Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfoud Mad, mengatakan pemberian hak penyidikan kepada DPR untuk menjawab dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 adalah hal yang wajar.

Menurut Mahfoud, hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah adalah milik pemerintah. Dalam hal ini pemilu merupakan bagian dari kebijakan dan kekuasaan pemerintah.

Mahfoud mengatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, “Kalau boleh, sangat boleh. Sekarang seolah-olah ada kata-kata juru bicara yang mengatakan kuesioner itu tidak pantas, siapa bilang tidak pantas. .”

4. Wakil Presiden Dewan Islam: Hak untuk melakukan penelitian dalam pemilu mempunyai dampak sebaliknya

Wakil Ketua Dewan Islam Syarif Hassan menilai wacana penggunaan hak penyidikan untuk menjawab tudingan kecurangan pemilu 2024 merupakan tindakan yang tidak tepat, karena berdampak sebaliknya.

Katanya: Wacana ini justru menjadikan hak penelitian menjadi bias dan bertendensi politik. Menurut dia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mekanisme bagi partai untuk mempertanyakan hasil pemilu jika mereka mau.

5. Wapres: Peningkatan wisatawan harus diantisipasi dengan strategi

Lestari Mardijat, Wakil Ketua Dewan Rakyat Indonesia, mengatakan, lonjakan wisatawan mancanegara yang diperkirakan terjadi pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan strategi yang matang dan menyiapkan infrastruktur serta sumber daya manusia di sektor pariwisata.

Lestari dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan secara matang agar tidak terjadi kekurangan persiapan dalam menyambut gelombang kunjungan wisatawan yang diperkirakan akan meningkat.

Koresponden: Lili Rahmavati
Editor: Tafsir al-Tirmidzi
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *