PKB akan menggelar pertemuan dengan Golkar

JAKARTA (JurnalPagi) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohimin Iskandar mengatakan akan bertemu dengan partai Golkar, salah satu hal yang akan dibahas adalah mengajak Golkar bergabung dalam koalisi PKB-Gerindra.

“Dalam waktu dekat, saya akan melakukan pertemuan dengan Partai Golkar untuk membahas berbagai masalah, salah satunya masalah koalisi,” kata Chak Amin, Mohimin Iskandar, Minggu (5/2) di kantor DPP PKB , Jakarta. .

Dalam kesempatan itu, Mehimain juga mengatakan pertemuan itu bukan untuk membentuk koalisi baru, melainkan untuk mengajak Golkar bergabung dalam koalisi PKB-Gerindra.

Chuck Aymin mengatakan: Sebenarnya kami mengajak Golkar untuk bergabung dengan kami.

Mohimin Jelaskan Manfaat Ramadan untuk Sosialisasi Calon Presiden

Chuck Iman juga mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan semua pihak.

Ia pun mengaku telah membicarakan hal tersebut dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabhu Subianto.

“Semua pihak yang kami ajak bicara mengundang kami untuk berbicara,” katanya.

PKB dan Gerindra berkoalisi dengan membentuk sekretariat bersama (Sekber) partai Gerindra-PKB untuk menyambut pemilu 2024.

PKB Rayakan Seabad Gerakan Ulama

Namun, hingga saat ini PKB belum memutuskan nama capres dan cawapres yang akan diusung bersama Gerindra.

Sebelumnya, Sabtu (14/1), Wakil Ketua PKB Jazeel Al-Faadi mengatakan: Hasil Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB pada 13-14 Januari 2023, merekomendasikan Muhammad Iskandar menjadi presiden atau wakil presiden. calon presiden 2024. Pemilu Presiden.

“Hasil pertemuan Itjima Ulama mendorong Gus Muwamin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres 2024 dan segera menentukan capresnya,” kata Jezilul.

Menurut dia, para ulama juga memberikan tenggat waktu kepada PKB untuk menentukan nama calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka perkenalkan sebelum bulan Ramadan.

PKB bertekad mendongkrak kesejahteraan Nahdli saat NU menyongsong satu abad.

Jazeel berkata: “Sesegera mungkin (untuk menentukan), tetapi pihak berwenang memberikan batas waktu.” Kalau bisa sebelum puasa, sebelum Maret itu, paling-paling ya.

Koresponden: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Bambang Sotopo Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *