Pemerintah mendorong ekosistem “e-commerce” dari empat pilar

Jakarta (JurnalPagi) – Melalui Kementerian Perdagangan, pemerintah mendorong kerja sama dalam membangun ekosistem. perdagangan elektronik Melalui penguatan empat pilar.

Manpowercraft ingin UKM bergabung dengan masyarakat untuk meningkatkan daya saing

Kepala Departemen Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Dr. Kasan mengatakan kepada JurnalPagi, Kamis, empat pilar itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mau menerima perubahan, inovatif, dan mau berkembang.

Selanjutnya, pasar (Pasar) Sinergi dengan UMKM melalui serangkaian pelatihan oleh penyedia layanan pasar bagi UMKM.

Ketiga, ritel modern berperan dalam memberikan akses kemitraan, sehingga jangkauan usaha kecil dan menengah lebih luas.

“Pilar ini antara lain dapat diwujudkan melalui peritel modern yang mensuplai produk lokal khas UMKM suatu daerah,” ujar Kasan.

Pilar terakhir adalah pembiayaan atau perbankan diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah.

Kementerian Perdagangan saat ini sedang melaksanakan program fasilitasi pendidikan perdagangan elektronik kepada sekelompok masyarakat lokal untuk memahami aspek-aspek tersebut perdagangan elektronik. Sehingga kedepannya ada harapan para penggiat UMKM di sekitarnya bisa menjadi pedagang di sektor ini perdagangan elektronik.

Saat ini Kementerian Perdagangan telah melahirkan 690 fasilitator yang telah membantu 1.682 usaha kecil dan menengah untuk berjualan. on line,” Dia menulis.

Selain itu, untuk memastikan ekosistem sistem pedagang online (PMSE) yang nyaman dan aman bagi konsumen, pemerintah menerbitkan peraturan melalui PP 80/2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik dan Permendag No. 50 Tahun 2020 tentang peraturan perizinan, menerbitkan iklan. Mengarahkan dan memantau bisnis melalui sistem elektronik.

Peraturan tersebut mengatur kewajiban minimal bagi pelaku PPMSE untuk menjamin keamanan bertransaksi bagi konsumen.

Beberapa kewajiban yang dimaksud adalah: kewajiban pendaftaran izin usaha dan sistem elektroniknya, kewajiban perlindungan hak konsumen, penyediaan layanan pengaduan konsumen, perlindungan data pribadi konsumen, dan kewajiban pelaku usaha. memiliki izin usaha dalam format SIUPMSE.

“Pada tahun 2022, sebanyak 353 pelaku usaha menengah dan besar dengan platform penyelenggara PMSE telah memiliki SIUPMSSE. Ini meningkat 128,4% dibandingkan kepatuhan pelaku usaha yang telah memiliki SIUPMSSE pada tahun 2021,” tulis Kasan.

Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce Indonesia pada 2022 mencapai Rp489.

triliun dolar, peningkatan 21,9% dalam nilai transaksi perdagangan elektronik Tahun 2021.

Bagian register data IDEA perdagangan elektronik Hal ini juga dapat mendorong penyerapan tenaga kerja, dimana pada beberapa event seperti Hari Belanja Online Nasional tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah merchant.Penjual daring) yang memperdagangkan pertumbuhan penjualan online sebesar enam persen melalui platform digital on line Dibandingkan dengan tahun 2021, meningkat sebesar 26%.

Koresponden: Fitrah Asy’ari
Diedit oleh: Aida Nurjahani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *