jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 16, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Fakultas Kehutanan IPB, Prof. Bambang Hiru Saharjo mengungkapkan, total kerugian kerusakan lingkungan akibat kasus dugaan korupsi sistem tata niaga barang timah di wilayah IUP PT Timah Tbk sepanjang 2015 hingga 2022 mencapai Rp 271,06 triliun.

Dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta, Senin, Bambang mengatakan nilai kerugian sebesar Rp 271,06 triliun merupakan perhitungan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di kawasan hutan dan non hutan.

“Jika seluruh kawasan hutan dan non hutan digabungkan, maka total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung pemerintah adalah Rp 271.069.688.018.700,” kata Bambang.

Pakar forensik kehutanan ini menjelaskan, dalam perhitungan kerusakan ekologi atau lingkungan hidup, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan dan observasi dengan citra satelit sejak tahun 2015 hingga 2022.

Berdasarkan analisis dan observasi citra satelit diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan penambangan timah tidak hanya dilakukan di luar kawasan hutan, tetapi juga di dalam kawasan hutan.

Kami membangun kembali menggunakan satelit pada tahun 2015. Pelacakan Katanya: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 hingga 2022, lihat warna merahnya semakin besar, itu hanya contoh.

Kejaksaan Agung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Tambang Timah

Dari tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, IUP hadir di lahan seluas 34.965.3574 hektar. Sedangkan data terkait luas galian pertambangan di tujuh kabupaten berjumlah 170 juta 363 ribu 64 hektare. Kabupaten Belitung Timur mempunyai luas wilayah pertambangan yang sangat luas yaitu 43.175.372 hektar, sedangkan IUP hanya 37.535.452 hektar.

Bambang mengungkapkan, dari total 170.363.064 hektare lahan pertambangan di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung, sekitar 75.345.751 hektare berada di kawasan hutan dan 95.017.313 hektare di luar kawasan hutan.

Dari total tersebut, 75345751 hektare dieksplorasi dalam kawasan hutan, 13875295 hektare di hutan lindung, 59847252 hektare di hutan produksi tetap, 77830 hektare di hutan produksi yang dapat ditransformasikan, dan 13838912 hektar di dalam hutan produksi yang dapat ditransformasikan.

Ia menambahkan, bahkan ada taman nasional yang luasnya 306.456 hektar.

Kemudian, dari 170 juta 363 ribu 64 hektare wilayah pertambangan, terlihat hanya 88 juta 900 ribu 462 hektare yang memiliki IUP mineral, sedangkan 81 juta 462 ribu 602 hektare tidak memiliki IUP.

Polda Kepri Tangkap Lima Tersangka Kasus Penambangan Pasir Timah Ilegal

Bambang juga mengungkapkan, total luas IUP mineral darat dan laut mencapai 915.854.625 hektar, yang meliputi IUP mineral darat 349.653.574 hektar dan IUP mineral laut 566.201,08 hektar.

Bambang mengatakan, luas areal pengambilan IUP di darat adalah 3.49653574 hektar, sebagian di antaranya berada di kawasan hutan yakni 123012010 hektar.

Selain itu, dari hasil verifikasi tersebut, pihaknya menghitung kerugian lingkungan hidup yang diderita berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2013 tentang kerugian lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan membagi kerugian lingkungan pada kawasan hutan dan kawasan non hutan.

Total kerugian lingkungan akibat penambangan timah di kawasan hutan, yaitu kerugian lingkungan (ekologis) sebesar Rp157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp60,27 miliar, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5,26 miliar dengan total biaya sebesar Rp223,36 triliun.

Kejaksaan Agung memperkenalkan lima tersangka korupsi sistem perdagangan timah.

Sedangkan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah di luar kawasan hutan (APL) yakni biaya kerusakan lingkungan sebesar Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp6,62 miliar dengan total Rp47,70 triliun.

“Jika digabungkan seluruh kawasan hutan dan non hutan, maka total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung pemerintah adalah sebesar $271,06 triliun,” kata Bambang.

Kerugiannya bertambah

Kontadi, Direktur Penyidikan Badan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengatakan hasil perhitungan lingkungan hidup yang disampaikan Prof. Bambang Kaharman turut menanggung kerugian finansial pemerintah dalam kasus ini yang masih menunggu penyidikan Jaksa Agung.

Saat ini penghitungan kerugian keuangan pemerintah masih berjalan dan nanti akan kami umumkan hasilnya, kata Kontadi.

Kutandi ditambah dengan presentasi yang diberikan oleh Prof. Bambang mensinyalir sebagian besar lahan yang ditambahkan pelaku dan tersangka berada di kawasan hutan dan kawasan pertambangan yang seharusnya direhabilitasi, namun hal itu tidak dilakukan.

“Tidak direhabilitasi sama sekali dan dibiarkan begitu saja sehingga menyisakan lubang-lubang besar dan rawa-rawa yang tidak sehat bagi masyarakat,” kata Kontadi.

Jaksa Agung Tanah Air tetapkan dua tersangka baru atas tuduhan timah

Dalam kasus ini, penyidik ​​Jampidsos telah menetapkan 10 orang tersangka dengan tuduhan korupsi dan satu orang tersangka dalam kasus menghalangi penyidikan.

Sepuluh tersangka yakni RL selaku General Manager (GM) PT TIN, TN alias AN dan tersangka AA. Lalu, SG alias AW dan MBG yang keduanya merupakan pengusaha pertambangan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, HT alias AS selaku pengelola utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN), BY selaku mantan komisaris CV VIP, dan RI selaku pengelola utama PT SBS.

Penyidik ​​juga menetapkan dua tersangka dari PT Timah Tbk, yakni MRPT alias RZ selaku direktur utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021 dan EE alias EML selaku direktur keuangan PT Timah Tbk periode 2017 hingga 2018.

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka pencegahan pengurusan kasus korupsi terkait perdagangan barang timah di lingkup izin usaha pertambangan PT Timeh Tabak periode 2015 hingga 2022, berinisial TT.

Kejaksaan Agung tetapkan tersangka karena menghalangi penyidikan kasus Timeh

Koresponden: Lili Rahmavati
Redaksi : Didik Kusbiantoro
Hak Cipta © JurnalPagi 2024