Para ahli mengusulkan revisi UU ITE secara komprehensif dan mendetail

.. Artikel lain juga ditinjau, yang menciptakan ketidakpastian dalam praktiknya

Jakarta (JurnalPagi) – Sintha Devi, pakar hukum dari Universitas Pajajaran Bandung, menyarankan agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi secara komprehensif dan rinci, karena masih banyak hal yang tidak jelas dan tidak jelas dalam undang-undang tersebut. perlu disesuaikan.

“Peninjauan ini harus dilakukan secara komprehensif dan mendetail, karena banyak hal yang masih belum jelas di dalam UU ITE dan perlu disesuaikan, sesuai dengan hal-hal yang muncul dalam praktik di Indonesia,” kata Sinta.

Hal itu disampaikan Cinta dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI (RDPU) dengan para pakar atau akademisi untuk mendapatkan tanggapan dan pendapat atas rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE di gedung DPR/MPR. . Sanayan, Jakarta, Rabu.

Lima Kebiasaan Digital Sehat untuk Perkuat Keamanan Data Pribadi

Cinta menilai proses pembentukan dan perubahan undang-undang di Indonesia membutuhkan proses dan waktu yang panjang, sehingga sangat disayangkan hanya beberapa pasal yang direvisi dalam proses ini. Menurutnya, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam undang-undang tersebut.

Dalam sambutannya, Cinta menyoroti berbagai hal, salah satunya adalah Pasal 26 Ayat 3 UU ITE.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang dikuasainya atas permintaan yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Menurutnya, pasal ini harus diubah dan ditetapkan batasannya, karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih belum mengatur secara jelas tentang penghapusan data pribadi.

Dia berkata: menghapus data pribadi tidak hanya tidak relevan, tetapi juga memiliki kondisi lain. Dia mengatakan bahwa ini mengacu pada peraturan negara-negara UE.

Dia mengatakan: Penghapusan data pribadi dimungkinkan jika tujuan pemrosesan data telah selesai, subjek data menarik persetujuannya, data pribadi tidak diproses berdasarkan tujuan, dan data pribadi diproses secara melawan hukum.

Literasi digital penting untuk melindungi informasi pribadi

“Jadi ini syarat-syarat yang ditetapkan di negara tempat kasus ini terjadi. Jadi kalau di Indonesia cukup singkat, datanya tidak relevan dan harus diputuskan melalui pengadilan. Jadi, dalam praktiknya juga banyak menimbulkan pertanyaan. .” kata Cinta.

Masalah lain terkait dengan mendengarkan. Cinta menilai hingga saat ini belum ada satupun undang-undang yang bisa menjadi mekanisme yang menciptakan kepastian hukum dalam proses penyadapan.

Sejumlah negara telah merevisi undang-undang ITE mereka untuk memasukkan ketentuan tentang penyadapan, katanya.

Poin selanjutnya adalah tentang moderasi konten. Menurutnya, aturan terkait penyesuaian konten harus berada pada tataran undang-undang. Moderasi konten saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020.

“Sebenarnya masalah ini juga diatur di Menkominfo, tapi ini juga harus masuk dalam undang-undang, karena terkait dengan ketentuan hak asasi manusia,” kata Cinta.

Terakhir, dia mengacu pada Pasal 25 UU ITE tentang pelanggaran hak cipta. Ia mengatakan, pasal ini belum mengatur ketentuan pidana dari pelanggaran tersebut.

Ditambahkannya: “Oleh karena itu, menurut saya, selagi ada kesempatan untuk merevisi, harus dipertimbangkan atau direvisi, serta materi lain yang menimbulkan ambiguitas dalam praktiknya, ada pertanyaan dari masyarakat tentang bagaimana proses ini harus dilakukan. . “

Dalam kesempatan tersebut, Cinta juga menyarankan agar revisi UU ITE juga mempertimbangkan kasus kejahatan dunia maya lainnya yang belum tercakup dalam UU ITE saat ini, seperti pelecehan dunia maya.perundungan siberpenguntitan dunia maya (penguntitan dunia maya)dan pengungkapan data non-pribadi (Daxing).

Kemenkominfo: Literasi digital sangat penting untuk melindungi informasi pribadi

Supervisor: Perlunya Sadar Pentingnya Pemanfaatan Teknologi di PDP

Pentingnya Melindungi Data Pribadi untuk Meningkatkan Investasi

Koresponden: Fetor Rochman

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *