jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 25, 2024

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru hendaknya memperhatikan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Jakarta (JurnalPagi) – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Profesor Susi Doi Harijanti mengingatkan Hadi Tejajanto yang baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Manco Polukam).

“Menko Polhukam yang baru hendaknya memperhatikan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum,” kata Suzi saat dihubungi, Jumat malam (23/2) dari Jakarta.

Suzi menjelaskan, salah satu rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah menghapus ketentuan mengenai masa jabatan dan penilaian hakim konstitusi.

Ia mengatakan, evaluasi dan periodisasi dikhawatirkan akan berdampak pada independensi Mahkamah Konstitusi (MK), baik hakim institusional maupun individu.

Sebelumnya, Hadi bertemu pendahulunya, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfoud MD, untuk membahas tugas-tugas (PR) di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang harus segera diselesaikan.

Kediaman Mahfud MD di Kawasan Kuningan, Jakarta menjadi tujuan keduanya di hari pertama efektif menjabat Menko Polhukam, Kamis (22/2).

Sebelumnya, ia mengunjungi kantor Pengurus Besar Pergerakan Islam (PBNU) di Jakarta, Kamis (22/2) pagi untuk bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Setaqov atau yang akrab disapa Gus Yahya.

Sementara itu, Hadi dan Mahfoud sempat menyinggung isu-isu utama yang mereka bahas antara lain, kerja Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penyelesaian ilegal pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan UU Mahkamah Konstitusi.

Saya sudah punya BLBI, saya sudah punya detail BLBI. UU Mahkamah Konstitusi ya, sudah saya kasih rinciannya. (pelanggaran HAM berat), ya semuanya dititipkan ke saya. Ketiganya, pokok permasalahan sudah selesai, kata Hadi.

Dokumen berisi seluruh rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum telah diterima Presiden Joko Widodo pada 14 September 2023. Tim yang terdiri dari para ahli dan profesional hukum ini telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan merumuskan sekitar 150 poin rekomendasi jangka pendek dan menengah. kepada pemerintah. .

Tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk pada 23 Mei 2023 dan mulai bekerja pada 9 Juni 2023 terdiri dari empat kelompok kerja reformasi sektor legislasi, reformasi kelembagaan dan penegakan hukum peradilan, reformasi hukum sektor pertanahan dan sumber daya alam. , dan pencegahan. dan memberantas korupsi

Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum antara lain mengusulkan pembatasan penempatan polisi di kementerian/lembaga, memberikan amnesti kolektif kepada narapidana pengguna narkoba dan hukumannya relatif ringan, merevisi UU Peradilan Militer, merevisi UU Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan (Tipikor). ), Revisi UU MA, Revisi SK No. 2. 13 Tahun 2005 dan Keppres No. 14/2005 yang mengatur tentang susunan organisasi peradilan dan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial (KY).

Rekomendasi revisi undang-undang tersebut diajukan dalam rencana kerja jangka menengah, sedangkan untuk jangka pendek, Tim Percepatan Reformasi Hukum mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). . Revisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. 2011 tentang Komisi Mahkamah Agung (Kamjak), Revisi UU Narkotika, Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Revisi UU Mahkamah Konstitusi

Mahfoud berkomitmen melanjutkan kerja tim reformasi hukum jika terpilih
Tim Percepatan Reformasi Hukum Bahas Rekomendasi dengan Kementerian/Lembaga

Koresponden: Rio Faisal
Redaktur : Bodhisantoso Budiman
Hak Cipta © JurnalPagi 2024