jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 16, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Kepala Badan Perdagangan dan Pengembangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Sanjaya menilai pajak atas aset kripto juga mempengaruhi nilai transaksi kripto di Tanah Air.

Pasalnya, dengan dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi kripto, membuat banyak nasabah yang melakukan transaksi kripto di luar negeri.

“Retribusi yang berlaku saat ini meningkatkan biaya bagi pelanggan. Banyak pelanggan yang berdagang menukarkan Di luar negeri, kata Tirta dalam talkshow ekosistem kripto Indodax di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pemerintah resmi menetapkan pajak terhadap aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 68/PMK.03/2022 yang berlaku mulai 1 Mei 2022.

PMK mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto.

Tirta menilai pajak atas aset kripto perlu dikaji ulang mengingat industri kripto di Indonesia saat ini tergolong baru. Menurutnya, industri baru ini harus diberi ruang untuk berkembang.

“Jika (pajak) langsung yang dikenakan besar, industri kripto Indonesia akan terus berlanjut janin Industri kripto secara umum masih tergolong baru. Katanya: Industri yang masih baru harus diberi kesempatan untuk tumbuh.

Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya proses pengalihan pengawasan aset kripto dari Babbitt ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini diharapkan juga menjadi insentif untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi perpajakan aset kripto.

“Biasanya kalau pajak aset kripto tidak diturunkan, dilakukan ketetapan pajak, minimal tidak dikenakan PPh dan PPN. Tirta menjelaskan, Kami dan asosiasi siap berkoordinasi dengan Dirjen Pajak.

Namun menurutnya, pengenaan pajak terhadap aset kripto memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pemerintah. Bahkan pajak atas aset kripto sudah melampaui pajak fintech sebesar 50%.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga akhir Januari 2024, realisasi pendapatan pemerintah dari pajak kripto telah mencapai Rp39,13 miliar.

Rp18,2 miliar di antaranya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan kemudian Rp20 miliar dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) transaksi kripto.

Dalam kesempatan tersebut, dari sisi pelaku industri, CEO IndoDax Oscar Darmohan berharap PPN atas aset kripto dapat dinilai kembali dan hanya transaksi seperti PPh saja yang diterapkan di pasar saham.

“Perkembangan regulasi di Indonesia akan lebih baik dengan pajak kripto baik PPh maupun PPN, namun lebih baik tanpa PPN,” tutupnya.

Bittime: Industri aset kripto membantu negara melalui pajak

Kementerian Keuangan Sebut Realisasi Pajak Kripto Mencapai $39,13 Miliar

Koresponden: Bayo Saputra
Editor: Nooral Auliya Badar
Hak Cipta © JurnalPagi 2024