MPR mendukung pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap separatis KKB

“Korban berjatuhan tidak hanya dari warga sekitar dan pendatang, tapi juga aparat TNI dan Polri.”

Jakarta (JurnalPagi) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Suatiu mendukung langkah pemerintah, TNI dan Poleri meningkatkan kekuatan untuk tindakan tegas dan terukur terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dia menilai tindakan tegas dan terukur harus dilakukan karena separatis KKB kerap menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi sabotase dan pembunuhan.

“Korban berjatuhan tidak hanya warga sekitar dan pendatang, tapi juga aparat TNI dan Polri,” kata Bambang Suatio atau Bamsuet di Jakarta, Sabtu.

Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah untuk mengklasifikasikan KKB di Papua dan semua organisasi dan individu yang tergabung dan mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

Menurutnya, sikap pemerintah tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dia juga berpendapat bahwa pemerintah harus terus membangun dialog dengan pemerintah daerah dan tokoh adat, suku, agama, pemuda dan masyarakat Papua lainnya.

Dia mengatakan: “Dialog dengan pemerintah daerah dan berbagai tokoh, dengan mengutamakan kemurahan hati masing-masing pihak, diharapkan dapat menciptakan solusi yang komprehensif untuk masa depan tanah Papua yang aman dan damai.”

Bamsuet menjelaskan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menaikkan status siaga tempur di wilayah Nduga menyusul penyerangan kelompok teroris separatis (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat operasi penyelamatan pilot Susi Air. Itu menewaskan lima prajurit TNI.

Menurutnya, masyarakat Papua tidak perlu khawatir dengan keadaan siaga darurat karena TNI akan menerapkannya secara tegas, terukur dan terkendali agar tidak ada lagi korban jiwa.

Ia juga mencatat hingga pertengahan 2023, berbagai aksi kekerasan masih akan terus terjadi di Papua, misalnya pada awal Februari terjadi kerusuhan di Wamena karena dugaan penculikan anak.

Dalam peristiwa itu, 12 orang tewas dan 18 personel TNI-Polri serta 32 warga sipil luka-luka. Tak hanya itu, pilot Susi Air, Kapten Phillips Mark Marten, disandera oleh KKB pimpinan Agyanos Kogoya sejak 7 Februari 2023.”

Selain pengerahan pasukan untuk membatasi gerakan separatis KKB, ia menilai perlu dilakukan pembicaraan dengan masyarakat di wilayah tersebut.

Menurut Bamsuet, langkah dialog tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dianut Presiden Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Pembangunan tidak hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas dan bangunan lainnya, tetapi juga ‘jiwa’ rakyat Papua, bangunan yang berlandaskan nilai-nilai bangsa Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan, menjelang peringatan 78 tahun kemerdekaan Indonesia, wajah aman dan damai Papua harus segera didefinisikan, bukan sekadar istilah atau khayalan.

Bamsuet percaya bahwa masyarakat Papua harus merasa diberkati dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya sehingga dapat hidup damai dan sejahtera di tanahnya dan tidak lagi harus berurusan dengan KKB atau bentuk kekerasan lainnya.

Editor: Agus Setivan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *