Menkominfo mendorong pers untuk menggunakan teknologi dalam “pemeriksaan fakta”.

Jakarta (JurnalPagi) – Johnny J. Menteri Komunikasi dan Informatika Platt mendorong insan pers menggunakan teknologi untuk melakukan pengecekan fakta, atau “pemeriksaan fakta”.

Hal itu disampaikannya bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar Rabu di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa, Medan, Sumatera Utara.

Pers harus disiplin dalam verifikasi untuk menghindari bahaya manipulasi “fake dip”.

Media dapat membantu dengan cara ini Verifikasi Menggunakan teknologi digital, pemrosesan analisis data numerik, analisis sosial Jaringan “Optimalisasi biaya variabel lainnya dalam berbagai eksekusi jurnalistik,” kata Jani dalam siaran persnya.

Jani mengatakan, pemanfaatan teknologi oleh jurnalis dalam melakukan pekerjaan jurnalistiknya juga merupakan cara untuk memastikan ruang digital yang bersih dan bermanfaat bagi publik untuk mencari berita.

Apalagi di era maraknya penggunaan media sosial, ruang digital rentan terhadap tantangan misinformasi, disinformasi, dan disinformasi.

Ia berharap jurnalis dapat menjaga fungsi sosialnya dengan mempraktikkan jurnalisme yang sehat dan berkualitas melalui pengecekan fakta.

Ketua PWI: HPN 2023 Bangkitkan Perekonomian Lokal di Sumut

Justru dengan kemajuan teknologi dan ruang digital saat ini, diharapkan insan pers dapat memanfaatkan teknologi tersebut yang salah satunya banyak digunakan saat ini berupa teknologi kecerdasan buatan atau dikenal dengan nama akrabnya. Kecerdasan buatan (AI).

Johnny melanjutkan dengan mencontohkan penggunaan kecerdasan buatan yang digunakan media luar negeri, yang telah membantu produktivitas medianya.

Misalnya penggunaan kecerdasan buatan oleh Associated Press Amerika Serikat, telah mampu menghasilkan 12 kali lipat jumlah artikel yang dihasilkan dari sebelumnya. Johnny berkata: Penggunaan kecerdasan buatan sebenarnya telah meningkatkan produksi artikel 12 kali lipat atau 1200 persen.

Menkominfo mengapresiasi kebebasan pers yang berkembang dengan baik di Indonesia saat ini.

Tentunya Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong insan pers dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga ruang digital dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata beliau mengatakan: Kami secara aktif terus bersama dewan pers melakukan patroli siber dalam menangani konten negatif dan informasi bohong yang dipublikasikan di ruang digital sehingga kami dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, nyaman, dan produktif bagi semua orang.

PWI imbau Presiden jangan gunakan hukum pidana baru untuk memenjarakan jurnalis

Rektor PBB: Kinerja Strategis Wartawan Kontrol Kekuasaan

Moeldoko berharap pers bisa menekan berita bohong

Diedit oleh: Aida Nurjahani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *