jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 25, 2024

APBN harus dijaga dari sudut pandang yang sehat dalam jangka menengah dan panjang agar tetap menjadi alat yang mampu menjawab permasalahan pembangunan.

JAKARTA (JurnalPagi) – Menteri Keuangan Sri Molyani Indrawati mengingatkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dilakukan dengan kewarasan.

Menurutnya, pengelolaan anggaran program dalam APBN tidak bisa hanya bersifat jangka pendek, namun harus terjalin keseimbangan antara berbagai program yang mendesak dan penting serta berjangka panjang.

Dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa, Sri Mulian menyampaikan bahwa APBN harus dijaga secara sehat dalam jangka menengah dan panjang agar dapat menjadi alat yang mampu menjawab permasalahan pembangunan.

Pernyataannya menjawab pertanyaan anggota DPD RI mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran melalui APBN Perubahan (APBN-P) yang dibuat pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menkeu Sebut Pengelolaan Defisit APBN Indonesia Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Sri Molyani mengatakan, mekanisme APBN-P tidak diatur dalam Undang-Undang (UU), sehingga menjadi diskresi dan diskresi pemerintahan baru.

Namun, dia memastikan sejauh ini pembahasan APBN 2025 sudah dikoordinasikan dengan tim usulan Prabowo.

Kami berusaha memahami dan merancang berbagai rencana dan janji pemerintahan masa depan serta menjaga kesehatannya. “Di sisi lain, jangan sampai APBN harus mengakomodir semua permasalahan tersebut sehingga APBN justru merugikan diri sendiri,” kata Menkeu.

Menkeu: Utang 2025 Harus Ditangani Hati-hati

Ia mencontohkan Argentina yang beberapa kali mengalami krisis akibat ketidakstabilan anggaran pemerintah yang akhirnya berujung pada kegagalan negaranya dalam 100 tahun terakhir.

Artinya, kita memerlukan alat yang mampu menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan. Tentu semuanya mendesak, namun tetap perlu diimbangi dengan kedisiplinan. Ini yang akan kami coba terus koordinasikan. “Karena APBN ditentukan melalui proses politik, maka kita juga harus melalui proses politik yang baik,” pungkas Sri Molyani.

Koresponden: Salafi Imamah
Redaktur: Nusarina Yuliastuti
Hak Cipta © JurnalPagi 2024