jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 25, 2024

Terbukanya kesempatan generasi muda untuk berpartisipasi dalam pemilukada merupakan salah satu bentuk kepekaan dan kemurahan hati partai politik sebagai pilar demokrasi.

Jakarta (JurnalPagi) – Pemilihan presiden dan legislatif telah berakhir. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai presiden dan wakil presiden terpilih, serta perwakilan mereka sendiri di parlemen. Namun pemilu parpol belum usai.

Dalam lima bulan ke depan, masyarakat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk mengikuti pemilu daerah yang merupakan bagian integral dari rezim pemilu di Indonesia.

Terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Pilkada sebagai acara terakhir rangkaian pemilu 2024 sudah selayaknya dijadikan sebagai pesta demokrasi bagi rakyat.

Dinamika sejarah

Saya ingin mengajak para pembaca meluangkan waktu sejenak untuk merefleksikan secara historis proses pemilihan pemimpin daerah di Indonesia. Agar kita semua bisa mengapresiasi proses yang kita jalani dan jalani saat ini. Sejarah membuat kita selalu belajar, mawas diri dan tidak pernah lupa.

Pada masa kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia, pemilihan pemimpin di tingkat daerah sangat ditentukan oleh rezim kolonial. Pemimpin di tingkat provinsi adalah pemerintah kolonial, sedangkan di bawahnya, kabupaten/kota, adalah masyarakat pribumi yang mempercayai rezim kolonial untuk memerintah sebangsa dan setanah air. Kondisi ini berarti kolonialisme telah mengorbankan hak-hak politik masyarakat Indonesia di masa lalu. Elit lokal diposisikan sebagai “boneka politik” untuk menghadapi warga senegaranya.

Ketika Indonesia memasuki fase kemerdekaan, proses pemilihan pemimpin di tingkat lokal sedikit lebih baik dibandingkan rezim kolonial Kerajaan Belanda. Gubernur diangkat sebagai pemimpin di tingkat provinsi oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, sedangkan bupati diangkat oleh menteri dalam negeri sebagai wilayah administratif di bawah provinsi.

Kondisi ini membuat, dengan segala dinamika politik yang terjadi, perputaran elite di tingkat daerah atau lokal belum sepenuhnya demokratis. Nilai-nilai demokrasi yang mendukung kekuasaan rakyat belum terimplementasi dengan baik. politik naik turun Rasanya begitu menegangkan mengingat saat itu kita masih dalam proses sebagai bangsa dan pemerintahan, kita masih bisa memahami keadaan ini. Setidaknya apa yang terjadi kemudian menjadi pelajaran sejarah yang bisa kita petik hari ini untuk memperkuat demokrasi.

Pada era Orde Baru, unsur demokrasi mulai menguat meski belum sepenuhnya terlaksana. Majelis wakil rakyat di parlemen, baik pusat maupun daerah, diselenggarakan secara langsung dengan rakyat sebagai pemilih. Namun tidak dengan pemilihan presiden dan presiden daerah. Rezim yang berlaku adalah rezim pemilu perwakilan tingkat eksekutif yang mana presiden, wakil presiden, gubernur, raja muda, dan wali kota dipilih oleh parlemen pada tingkatnya masing-masing. Yang kemudian menjadi “cacat demokrasi” adalah tidak adanya batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, serta penerapan dwifungsi ABRI yang berdampak pada perekrutan pasukan militer aktif. Perwira sebagai pejabat senior daerah. Keadaan pada era orde baru dapat disebut “semi demokrasi”, yaitu demokrasi yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Era pasca reformasi menjadi percepatan dan titik balik implementasi kebijakan pemilu di tingkat daerah yang sesuai dengan norma demokrasi. Pemilihan presiden tahun 2004 mempercepat pelaksanaannya ketika amandemen konstitusi mengamanatkan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini juga diterapkan di tingkat daerah pada saat pemilihan kepala daerah secara langsung dengan rakyat sebagai pemilih Ini pertama kali diadakan pada tahun 2005 pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Demokrasi sudah berjalan dengan baik. Masyarakat daerah diberikan kebebasan menentukan pilihannya secara mandiri pada dua tingkat pemilu, yakni legislatif dan eksekutif. Baik presiden daerah maupun anggota parlemen di daerah mempunyai legitimasinya masing-masing karena dipilih langsung oleh rakyat. Sistem Pemeriksaan dan keseimbangan Makin semarak karena terbukanya ruang dialektis yang luas antara eksekutif dan legislatif. Tentu saja hal ini mempunyai dampak negatif seperti timbulnya penyakit Legitimasi ganda antara ketua daerah dan anggota DPR, karena masing-masing mengaku mendapat legitimasi langsung dari rakyat.

Proses sejarah yang saya uraikan di atas setidaknya semakin memperkuat apresiasi kita terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Apa yang kita alami saat ini adalah sebuah proses yang panjang dan berliku. Demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Kekuatan rezim pemilu daerah

Indonesia saat ini adalah buah manis dari komitmen negara menerima demokrasi. Selain perubahan mekanisme pemilu dari perwakilan menjadi langsung, terdapat faktor pendukung lain seperti: kebijakan regulasi berupa otonomi daerah, undang-undang pemerintahan daerah, penghapusan dwifungsi ABRI serta komitmen pelaksanaan. Pemerataan pembangunan sebagai tantangan perekonomian Indonesia

Kritik terhadap sentralisasi pemerintahan di masa lalu telah menjadi pemicu bangkitnya separatisme GAM dan OPM. Kesenjangan antara Jawa dan non-Jawa sangat lebar. Hal ini hanya dapat diatasi jika daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, serta masyarakat di daerah diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemilihan umum.

Tantangan dan peluang

Tantangan menyelenggarakan Pilkada 2024 (serentak) memang tidak mudah, apalagi jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional jangka panjang.

Pembangunan nasional disini merupakan pembangunan yang menyeluruh, sinergis dan kolaboratif antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Kurangnya arahan pemerintah dalam proses pembangunan nasional seringkali menimbulkan ketidakstabilan dalam kerja rezim yang berkuasa. Seringkali satu rezim dan rezim lainnya tidak stabil dan saling menegasi.

Begitu pula dengan kerja sama antara pusat dan daerah yang seringkali terhambat oleh perbedaan cara pandang dan amanat antar tingkat kepemimpinan. Dalil yang digunakan adalah dipilih langsung oleh rakyat. Klaim legitimasi ini bertentangan satu sama lain. Tidak mengherankan jika terdapat program kerja pemerintah di tingkat pusat yang berbeda dengan tingkat provinsi, dan juga di tingkat provinsi yang bertentangan dengan tingkat kabupaten/kota.

Tantangan lainnya adalah kontribusi pemerintah daerah dalam memperkuat perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Jika terdapat hambatan atau hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Otonomi daerah menjadi jendela bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan kapasitas dan kemitraannya masing-masing.

Namun, apa yang seharusnya terjadi ternyata tidak terjadi. Misalnya Papua, meski kaya sumber daya alam, namun tetap berstatus wilayah administratif yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Terdapat permasalahan inheren dalam rezim pemerintahan daerah, yang diantaranya adalah pemerintahan yang tidak sepenuhnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip good and clean governance. Pemerintahan yang baik dan bersih.

Selain berbagai tantangan tersebut, terdapat juga peluang yang perlu kita optimalkan bersama. Partai politik sebagai pilar demokrasi semakin banyak membantu memperbaiki sistem politik dan tata kelola pemerintahan. Dinamika dan sikap politik dalam pemilu presiden dan legislatif tidak selalu sejalan dengan dinamika daerah. Sederhananya, kalaupun suatu partai politik tidak beraliansi dengan parpol lain dalam pemilu legislatif, peluang untuk beraliansi dalam pemilu daerah terbuka lebar.

Bagi mereka yang skeptis, hal ini disebut pragmatisme politik. Namun jika dilihat dari politik kepentingan, yang terjadi adalah kapasitas dan kearifan partai politik dalam menangkap cita-cita dan dinamika yang tercipta di tingkat daerah. Partai politik yang matang kemungkinan besar akan mendengarkan tuntutan masyarakat mengenai calon yang akan diajukan sehingga perbedaan sikap dapat dijembatani pada tingkat pemilu lainnya.

Peluang lainnya adalah besarnya generasi muda pemilih Pada pilkada mendatang, dinamika sosial politik tersebut harus diperhatikan secara matang oleh partai politik. Terbukanya peluang banyak partai politik terhadap partisipasi generasi muda dalam pemilukada sebenarnya merupakan bentuk kepekaan dan kebajikan yang dimiliki partai politik sebagai pilar demokrasi.

Saya pribadi berharap Pilkada 2024 menjadi ajang pesta bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mempunyai hak pilih harus memenuhi komitmennya untuk memilih di kotak suara sebagai bentuk partisipasi politik.

Masyarakat sebagai pemilih tidak perlu ragu untuk berpartisipasi sejak dini dalam proses pemilihan calon oleh partai politik. Mereka berhak mendukung tokoh yang mereka anggap layak. Mereka juga berhak mengkritik partai politik yang mengusung calon yang bermasalah hukum.

Bagi pemerintahan terpilih berikutnya, Pilkada 2024 akan menjadi langkah percepatan program yang telah direncanakan. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan mudah tercapai apabila terpilihnya orang-orang yang memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya alam daerah pada pilkada kali ini, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. wilayah tersebut Untuk membantu mencapai tujuan pertumbuhan sebanyak mungkin.

*) dokter. KH Jazeel Al-Fawadee, SQ, MA merupakan Wakil Presiden MPR RI periode 2019-2019.
2024

Redaktur : Ahmad Zainal M

Hak Cipta © JurnalPagi 2024