jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 24, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polokam) Mahfud MD. Ia meyakinkan, dirinya dan panitia TPPU akan segera membahas bagaimana kelanjutan mekanisme kerja yang digunakan Satgas TPPU.

Oleh karena itu, meski masa kerja Satgas TPPU berakhir pada 31 Desember 2023, namun cara kerja yang mereka gunakan dapat diterapkan pada unit lain yang tugasnya juga terkait dengan pencegahan dan penindakan dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Satgas TPPU sudah menyelesaikan tugasnya. Namun mekanisme kerja Satgas TPPU yang dikembangkan akan tetap melanjutkan dan mengoptimalkan kerja tim pelaksana TPPU, kata Mahfoud saat konferensi pers di Kantor Koordinasi Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Rabu.

Apalagi, sebagai Ketua Panitia (TPPU), ia akan menggelar rapat komite untuk membahas masalah tersebut dalam waktu dekat.

Menko Polhukam Pamerkan Kerja Satgas TPPU Evaluasi 300 Laporan PPATK.

Hakim Tolak Pengecualian Ayah Gembong Narkoba Freddy Prathama

Satgas TPPU dibentuk berdasarkan keputusan panitia TPPU yang dipimpin Mahfud pada April 2023. Kelompok kerja yang terdiri dari 12 orang ahli dan spesialis ini bertugas memeriksa kembali atau mengevaluasi 300 laporan transaksi mencurigakan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK. .

Total nilai transaksi 300 laporan mencapai 349 triliun dolar.

Dalam kurun waktu delapan bulan, Satgas Monitoring dan Evaluasi telah menangani 300 surat dan informasi dengan total nilai lebih dari Rp 349 triliun. “Sebanyak 300 surat LHA (laporan hasil analisis), LHP (laporan hasil pemeriksaan), informasi telah dibahas secara sistematis di satgas TPPU,” kata Mehfoud.

Ia juga menyoroti salah satu laporan pemeriksaan PPATK yang memuat transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun dari aktivitas impor emas.

“Sebelum terbentuknya gugus tugas TPPU, kasus tersebut tidak dilaksanakan. Menko Polhukam mengatakan, namun dalam pengawasan Satgas, pengusutan kasus ini berawal dari ditemukannya tindak pidana penyidik ​​Direktorat Jenderal Tindak Pidana Bea dan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. . Bidang Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas TPPU.

Terkait kasus ini, Mahfoud mengatakan, Satgas TPPU merekomendasikan untuk memantau proses hukum yang saat ini diduga adanya tindak pidana kepabeanan dan perpajakan.

Ditambahkannya: “Sudah ada usulan khusus, dibentuk kelompok kerja yang terus memantau laporan dan memantau tanggal pengiriman surat, sebulan kemudian sampai di mana, dan… kata Mahfoud.

KPK Terima 5.079 Pengaduan Korupsi pada 2023

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serahkan berkas dugaan TPPU ke mantan raja muda Sektor Selatan.

Koresponden: Genta Tenri Mawangi
Editor: Arafozon Saptiolda A
Hak Cipta © JurnalPagi 2024