KPU Bali bertemu dengan pimpinan pusat untuk membahas keluhan paslon 1 soal bansos

Denpasar (JurnalPagi) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali bertemu dengan pimpinan KPU RI di Jakarta untuk membahas aduan pasangan calon nomor urut 1 Pemilu 2024, Anis Basuedan – Muwamin Iskandar.

Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan mengatakan, pasangan calon nomor 1 menyerukan pemilihan ulang karena menilai ada kecurangan terkait penyaluran bansos Presiden RI Joko Widodo di Kabupaten Gianyar.

I Gede John Darmawan di Denpasar mengatakan, “Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan KPU. Oleh karena itu, malam ini kita akan rapat konsolidasi dengan seluruh pimpinan KPU RI terkait dengan hal itu untuk melihat kesaksian dan bukti apa yang diperlukan.” Minggu

Pendistribusian bansos tersebut diduga terjadi pada Selasa (31/10/2023) saat dipasang papan reklame Ganjar-Mahfoud di jalan SMK Negeri 3 Sukauti, Pasar Bulan, dan Balai Kebudayaan Batu Bulan yang diminta Presiden. telah berlalu.

“Hari ini kami jelaskan kepada KPU apa yang perlu kami persiapkan. Kalau ke DPR dan DPD sama sekali tidak ada aduan, tapi kalau Pilpres sifatnya nasional, nah yang perlu KPU RI kita jawab siapkan dan mengkonfirmasi data bukti.

KPU Provinsi Bali menilai gugatan terkait bansos yang diberikan Presiden Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan pihak penyelenggara. Meski demikian, pihaknya menyadari hakim konstitusi masih memiliki banyak pertimbangan yang perlu dibenahi.

Meski demikian, KPU Provinsi Bali optimistis bisa menghadapi pengaduan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“KPU Bali siap menghadapi proses dengan jawaban dan bukti yang ada. Saat ini buktinya belum kita buka, nanti kita punya jawabannya, tapi belum akan kita buka,” ujarnya.

Ia mengatakan, sejauh ini penyelenggara pemilu Pulau Dewata 2024 baru menerima satu pengaduan ke Mahkamah Konstitusi. Ini tidak ada hubungannya dengan hasil pemilu.

Oleh karena itu, pada sidang malam ini mereka akan fokus menyiapkan materi sidang Mahkamah Konstitusi yang rencananya akan dimulai setelah 25 Maret 2024.

Dari KPU Provinsi Bali, ada empat orang yang hadir di hadapan Hasim Asiari, yakni anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agong Raka Nakula, kepala bagian hukum, dan seorang staf, kata John.

Komisi Pemberantasan Korupsi Rekomendasikan Penyaluran Bansos Dihentikan Jelang Pilkada 2024.
Menkeu: Anggaran Bansos Capai 22,5 Triliun Rial pada 29 Februari.

Koresponden: Ni Putu Putri Muliantri
Editor : D.Dj. Clevantoro
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *