jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 22, 2024

Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memperluas proses penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, yakni dua ASN.

Jakarta (JurnalPagi) – Penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pegawai negeri sipil (ASN) sebagai tersangka baru kasus korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Benar, KPK sedang mengembangkan proses penyidikan dengan menetapkan tersangka baru, dua ASN, kata Ali Fekri, Ketua KPK di Jakarta, Kamis.

Namun Ali tak merinci lebih lanjut siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

Nantinya, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan secara resmi dalam konferensi pers tahanan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pembuatan berkas dan pasal tersangka.

Namun Ali mengatakan, penetapan tersangka ini berdasarkan temuan hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Ketua BTP Jateng Divonis 5 Tahun Penjara

Ketua BTP Jateng Tolak Hukuman 8 Tahun

Ia mengatakan: “Mengejar berbagai fakta hukum dalam persidangan terpidana Renato Sogiarto dan kawan-kawan.”

Sekadar informasi, penyidik ​​Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tajam (OTT) pada 11 April 2023 terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Dinas Umum Perkeretaapian (DJKA) Wilayah Jawa Tengah.

Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menetapkan 10 tersangka yang langsung ditangkap terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan dan perbaikan kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka terdiri dari empat pihak yang diduga memberikan suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Properti Properti hingga Februari 2023 Yusuf Ibrahim ( YOS), Vice President PT KA Perusahaan Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya yang diduga menerima suap yakni Manajer Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Pusat (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, Pejabat Pengelola (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), BPKA PPK Achmed Selatan Sulawesi Effendi (AFF), PPK Fadliansyah (FAD) Pemeliharaan Prasarana Perkeretaapian dan BTP PPK Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10% dari nilai proyek, dan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar 14,5 miliar Rial.

KPK Periksa Tiga PPK DJKA Kemenhub Terkait Aliran Uang

Alexander Marvata Sebut Ada Upaya Intervensi dalam Kasus DJKA

Sidang tipikor saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tipikor (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah, Putu Sumarjaya, divonis lima tahun penjara dalam kasus dugaan suap kontraktor pelaksana tiga proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Qatot Sarwadi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, kurang dari 8 tahun yang dimohonkan jaksa.

Selain hukuman fisik, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar 350 juta Rial, yang akan diganti dengan 4 bulan penjara jika tidak membayar.

Koresponden: Fianda Sjofjan Rassat
Diedit oleh: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © JurnalPagi 2024