Ketua MUI meminta suasana kondusif jelang pemungutan suara pemilu tetap terjaga

Jakarta (JurnalPagi) – Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Srorun Niam Shule, mengimbau masyarakat menjaga postur tubuh yang baik sebelum memberikan suara pada pemilu yang digelar pada Rabu (14/2).

“Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pemerintahan yang meliputi terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga suasana kondusif menjelang pemilu guna mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat. dari perilaku Penipuan, mengintimidasi, korup dan tindakan ilegal lainnya.”

Lebih lanjut Guru Besar Fiqih ini mengatakan: Dalam sistem politik Indonesia, setiap warga negara telah diberikan hak untuk memilih. Hak ini hendaknya digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.

Oleh karena itu, wajib hukumnya memilih pemimpin yang mampu melindungi agama dan menangani urusan sosial, kebangsaan, dan negara, sebaliknya abstain berarti tidak mau ikut menggunakan hak pilih, maka kepemimpinan otokratis. Dan yang tidak kompeten dipilih, maka perbuatan itu haram dan berdosa,” kata Niam yang juga mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

MUI Lebak Larang Politik Moneter dalam Pemilu

MUI Lampung: Jaga persaudaraan meski berbeda pilihan dalam pemilu

Menurut Niamh, proses pemilihan pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi dalam menjalankan amanah kepemimpinan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat.

“Setelah mendengar visi dan misi calon pada masa kampanye, saatnya merenung dan memilih dengan hati yang jernih dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberinya kepemimpinan. Sadiq atau jujur, dapat diandalkan atau dapat dipercaya, itu iklan atau memiliki kemampuan eksekutif sebaik itu Fatehna atau memenuhi syarat.”

“Tidak boleh memilih karena suap atau pemberian harta. Seseorang yang terpilih atau calon peserta pemilu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk bisa terpilih, seperti suap atau yang disebut dengan suap. Niamh melanjutkan Ayah : Serangan fajar.

Ia mengenang, pada tahun 2018 lalu, MUI pernah mengeluarkan fatwa suap pemilu melalui Komisi Fatwa Indonesia di Kalimantan Selatan.

Asrarun Niam Sholah menegaskan: “Hukum itu haram. Haram menerima suap politik yang mendorong masyarakat memilih orang yang tidak kompeten.”

MUI Depok Minta Penyelenggara dan Warga Jaga Pemilu Adil dan Keren

Koresponden: Shan Mohammad
Redaktur: Reza Molyadi
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *