Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memulai konsultasi publik terhadap rancangan peraturan Dirjen PPI

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan Direktur Jenderal Pos dan Informatika (PPI) tentang tata cara pengenaan denda administratif terhadap penyelenggara pos.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sabtu, atas perintah Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pos pada ayat (1) Pasal 121 dan Peraturan Nomor 43 Tahun 2013 telah disetujui. pemerintah mengenai jenisnya. Dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika memerlukan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pelanggaran administratif karena melanggar kewajiban pengelolaan pos.

Memberikan payung hukum terhadap penerapan tindak pidana administratif berupa denda administratif atas pelanggaran kewajiban operator pos.

Aplikasi untuk posting resmi tersedia online

34 Dinas dan Kota Terapkan 112 Nomor Darurat

Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari penyelenggara pos, maka ketentuan dan prosedur yang belum ditetapkan akan dilaksanakan melalui rancangan peraturan Direktur Jenderal PPI.

Ketentuan rancangan peraturan Dirjen PPI adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggara pos yang melanggar kewajiban:
A. Mulai beroperasinya pos sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha pos. atau
B. Laporan penyelenggaraan pos dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dimulainya kegiatan operasional sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya izin perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, yang dibuktikan dengan keterangan atau dokumen antara lain:
A. jenis layanan;
b adanya biaya layanan;
C. Penyiapan sarana dan prasarana operasional; atau;
d.jumlah sumber daya manusia;

3. Batas waktu penyampaian laporan operasional pos disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat (waktu server) pada tahun setelah periode laporan tahun anggaran.

4. Tata cara penerapan pelanggaran administratif terkait penyampaian laporan tahunan oleh penyelenggara pos.
5. Tata cara penerapan sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban memulai kegiatan operasional.

6. Tata cara penerapan sanksi administratif atas pelanggaran penyampaian laporan penyelenggaraan pos.

7. Melakukan verifikasi aktual.

8. Peraturan penerapan tindakan administratif untuk membatalkan layanan.

9. Ketentuan penerapan pidana administratif;

10. Ketentuan pengenaan denda atas penghentian sementara kegiatan usaha dan pembatalan pelayanan dan/atau izin usaha.

11. Tata cara pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, teguran, dan pembayaran denda atas pelanggaran kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pos dan memulai penyelenggaraan pos paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha pos. operasi.

Meningkatkan dan membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk memberikan jawaban atau komentar terhadap rancangan peraturan Dirjen PPI tentang petunjuk teknis penerapan sanksi denda administratif atas pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban penindakan pos, serta masyarakat. bahan konsultasi untuk rancangan tersebut. Peraturan Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika ini terbuka untuk konsultasi publik.

Masukan atau tanggapan dapat dikirimkan melalui email ke [email protected] atau [email protected] dalam waktu tujuh hari kerja setelah terbitnya rancangan materi peraturan Dirjen PPI.

Kominfo dukung Pos Indonesia untuk melayani distribusi logistik pemerintah

Wamenkominfo berharap sektor pos semakin memberikan dukungan optimal terhadap pelayanan pemerintah.

Koresponden: Fetor Rochman
Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *