Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan SE Menteri Sosial sebagai dasar penghapusan konten pengemis online.

KUHP mengatakan bahwa mengemis di depan umum dilarang

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggunakan surat edaran Menteri Sosial sebagai dasar untuk meminta platform media sosial menghapus konten mengemis online, tayangan yang menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika belum menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar utama kasus pengemis online, menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong.

“Abu-abu ya, jadi kalau UU ITE dan PP 71 Tahun 2019 mengatur garis besarnya, bahasa mereka itu konten yang dilarang,” kata Osman kepada JurnalPagi, Selasa.

Kemenkominfo minta platform digital hapus konten ‘mengemis online’

Konten yang dilarang meliputi pornografi, terorisme, dan radikalisme. “Judi online jelas dilarang, sekarang ini (pengemis online) abu-abu banget,” kata Usman.

Karena itu, kata Osman, pihaknya mengacu pada kajian Kementerian Sosial terkait kasus pengemis online.

Baru-baru ini, Menteri Sosial Teri Rismaharini mengeluarkan arahan yang meminta pemerintah daerah untuk menindak fenomena pengemis online yang merajalela di aplikasi TikTok.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 terkait dengan penertiban kegiatan eksploitatif dan/atau mengemis yang menguntungkan orang tua, anak, penyandang disabilitas dan/atau kelompok rentan lainnya.

Othman menambahkan: Di KUHP disebutkan bahwa mengemis di depan umum itu dilarang, tapi kami masih belum tahu apakah ini termasuk mengemis secara online atau tidak.

Kemenkominfo blokir situs jual beli bagian tubuh

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berupaya memantau konten serupa di setiap platform media sosial.

Dengan surat edaran Kemensos, Komifo menggunakannya sebagai dasar hukum untuk meminta platform media sosial menghapus konten serupa.

Belum lama ini, Tiktok menghapus konten mengemis online yang dilakukan pria asal Nusa Tenggara Barat atas permintaan Kominfo.

Komisi Penyiaran Indonesia juga mengimbau stasiun TV untuk tidak menayangkan atau mengundang pembuat konten sebagai bintang tamu.

Menurut laporan, Polda NTB juga sedang menyelidiki pelaku dan produser konten yang mandi lumpur di platform media sosial TikTok untuk tujuan mengemis secara online.

KPI: TV harus selektif memilih konten program dari konten viral

KPI Rancang AI untuk Pantau Siaran Digital

Koresponden: Pamela Sakina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *