jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 20, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka konsultasi publik terhadap rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kebutuhan pribadi.

Konsultasi publik ini merupakan langkah implementasi perintah Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Konsultasi publik juga dibuka sebagai jalan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengupayakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya.

Dalam pemberitahuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diterima, Selasa, disebutkan: “Tampaknya perlu diadakan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.”

Latar belakang penyusunan RPM sebenarnya adalah penyesuaian pengaturan teknis sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pos dan peraturan khusus penyelenggaraan telekomunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka konsultasi RPM tentang sertifikasi perangkat telekomunikasi

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka konsultasi RPM penetapan tarif PNBP di Ditjen SDPPII.

Hal ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Kebutuhan Organisasi Pemerintah atau Badan Hukum.

Peraturan tersebut dirasa tidak lagi sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khusus sehingga perlu diperbarui.

Pokok-pokok yang diatur dalam RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Kebutuhan antara lain Bab 9.

Berisi bab Peraturan Umum IAB. Bab Kedua Peraturan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Kebutuhan Pribadi. Bab 3 Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pribadi.

Kemudian dilanjutkan dengan komitmen bab keempat untuk menyediakan telekomunikasi khusus untuk kebutuhannya. Bab kelima peraturan tentang operator telekomunikasi khusus untuk insiden. Bab keenam tentang pengawasan dan pengendalian. Musim ketujuh Danksi; Bab Kedelapan Ketentuan Peralihan : Terakhir, Bab Keempat Ketentuan Akhir.

Secara lebih rinci, bab kedua membahas topik penyelenggara telekomunikasi khusus untuk kebutuhannya, antara lain perseorangan, instansi pemerintah, dinas khusus, dan badan hukum.

Dan tersedia juga media transmisi untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kebutuhan Anda sendiri.

Kemudian, bab ketiga menguraikan secara rinci peraturan terkait penerbitan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk kebutuhan instansi pemerintah dan layanan khusus yang menggunakan selain sistem spektrum frekuensi radio, termasuk izin dasar, uji kelayakan operasional, dan izin operasional. , izinkan perubahan. , pengembalian lisensi dan pembatalan lisensi.

Dalam rangka menyempurnakan dan membuka kesempatan masyarakat memberikan jawaban/pendapat terhadap rancangan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, akan dilaksanakan konsultasi publik hingga tanggal 20 Juni 2019.

Masukan dan tanggapan dapat dikirimkan melalui email ke [email protected]. Sedangkan salinan RPM dapat dilihat di situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, kominfo.go.id.

Kominfo buka konsultasi publik tarif PNBP RPM dari siaran

Kementerian Kominfo luncurkan konsultasi publik penggunaan frekuensi radio RPM

Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024