Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk tim diskon setelah mengeluarkan Perpres tentang hak penerbit.

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah perusahaan media menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Hak penerbit.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Osman Kansong mengatakan, tim mitigasi dibentuk untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul sebelum Perpres tersebut berlaku.

Dalam percakapan telepon dengan Osman, Osman mengatakan: Pasal 19 menyatakan Keputusan Presiden ini berlaku enam bulan setelah ditandatangani. JurnalPagi, Selasa.

Osman menjelaskan, peran tim mitigasi adalah memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang mungkin merasa terdampak dengan perintah presiden tersebut.

Jokowi: Perpres “Hak Penerbit” Tak Termasuk Produsen Konten

Perpres tentang “Hak Penerbit” Mengatur Kerja Sama Platform Pers Digital

Ia mencontohkan kekhawatiran para produsen konten yang merasa terancam pasca terbitnya aturan tersebut.

Padahal, kata dia, sudah ada keputusan presiden Hak penerbit Pekerjaan pembuat konten tidak terkait dengan perusahaan platform digital.

“Tim akan jelaskan ini bukan soal pembuat kontennya. Ini soal pemberitaan, dengan platform, dengan media. Misalnya ada yang merasa terancam atau mengadu, nah ini salah satunya.”

Ditambahkannya: “Atau ada platform digital yang perlu dijelaskan, tim ini bisa bekerja, tim ini bisa menjelaskan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika.”

Othman menegaskan, tim ini bersifat sementara dan merupakan inisiatif Kementerian Komunikasi, Informatika, dan Media untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Selain membentuk tim mitigasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong Dewan Pers untuk segera membentuk komite yang menangani kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers.

Tugas komite ini adalah memastikan bahwa perusahaan platform digital memenuhi kewajiban mereka untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Komite ini terdiri dari perwakilan dewan pers, kementerian, dan pakar di bidang layanan platform digital, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.

Osman mendorong semua pihak, khususnya platform digital, untuk melaksanakan Perpres ini dengan baik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap peraturan ini dapat menangani, melestarikan, dan menjaga kehidupan ekonomi media melalui kerja sama dan pembagian keuntungan antara platform dan media.

Osman juga menjelaskan diskusi intensif telah dilakukan dengan platform digital dan respon mereka terhadap peraturan tersebut relatif positif.

Ia menyimpulkan: “Kami sudah diskusi intens dengan mereka, bahkan kami libatkan dalam proses harmonisasi, kami ikut serta dalam penyusunan pasal-pasalnya. Mereka merespons positif karena itu hak pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan.”

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal dengan Hak penerbitdisetujui pada 20 Februari 2024.

Peraturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital untuk memastikan bahwa disrupsi digital tidak menghancurkan industri media massa tradisional.

Bamsuet mengapresiasi Jokowi yang menandatangani Perpres tentang Hak Penerbit

Presiden PWI Apresiasi Penandatanganan Perpres “Hak Penerbit”

Koresponden: Fetor Rochman
Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *