jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juni 25, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menyurati manajemen X terkait penerapan kebijakan yang membolehkan unggahan konten pornografi di platform media sosial.

“Kami akan bersurat ke X,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nizar Patria di Jakarta, Jumat.

Nizar mengatakan, kementerian sedang mengkaji implementasi Kebijakan X. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk merespons penerapan kebijakan platform media sosial.

Menurut Nizar, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mempertimbangkan apakah akan memblokir akses tersebut

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir akses lebih dari 1,9 juta konten cabul.

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengirimkan surat resmi kepada manajemen X untuk meminta agar konten negatif tidak diposting atau ditampilkan di timeline X di Indonesia.

“Mungkin khusus untuk konten yang termasuk dalam konten negatif kami, tidak boleh diposting atau muncul di dalamnya. Jadwal waktu Nizar berkata: Di Indonesia.

Ia juga memaparkan beberapa alat yang dapat digunakan untuk memblokir konten ilegal di media sosial, termasuk pedoman komunitas pada platform dan mekanisme internal platform untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan di negara pengguna, termasuk Indonesia.

Selain itu, menurutnya, jika media sosial tersebut tidak mengikuti aturan yang telah menjadi konsensus nasional, maka pemerintah bisa bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menkominfo Tegaskan X Harus Patuhi Undang-undang Terkait Konten Maksiat

X mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan pengguna mengunggah konten tidak etis. Setelah X memperbarui informasi di pusat panduannya pada akhir Mei 2024, kebijakan baru tersebut ramai diperbincangkan.

Di pusat bantuan Anda,

Bagi pemegang akun yang berusia di bawah 18 tahun dan belum memasukkan informasi kelahiran di profilnya, X menjamin konten dewasa tidak dapat diakses di platformnya.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan terkait peredaran konten asusila antara lain tertuang dalam Ayat (1) Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mantan Karyawan Tuntut Meta Karena Batasi Konten Pro-Palestina
Menkominfo: Dewan Media Sosial Bantu Lindungi Anak Secara Online
Menkominfo jelaskan usulan pembentukan Dewan Media Sosial

Koresponden: Fetor Rochman
Redaktur: Meriati
Hak Cipta © JurnalPagi 2024