Kemenperin mempermudah aturan persetujuan sertifikasi TKDN

JAKARTA (JurnalPagi) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempermudah pengesahan peraturan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan melakukan berbagai penyempurnaan.

“Beberapa langkah telah kami lakukan dalam upaya percepatan, penyederhanaan dan peningkatan sertifikasi TKDN,” kata Menteri Perindustrian (Manprin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam talk show “Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pembelian Barang/Jasa”. melalui program sertifikasi TDKN,” demikian keterangan Jakarta, Selasa.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian (Perman Perin) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Verifikasi Mandiri dan Pemberlakuan Sanksi Administratif Dalam Rangka Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan bobot keuntungan perusahaan (BMP).

“Peraturan ini yang lebih sering disebut Permenperin LVI bertujuan untuk menambah jumlah lembaga verifikasi dengan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi satuan kerja verifikasi di kementerian dan lembaga lain serta badan usaha untuk mengikuti proses sertifikasi TKDN. Diharapkan dengan besarnya jumlah LVI, sertifikasi akan lebih murah dan prosesnya lebih cepat.”

Presiden Jokowi: Berikan insentif kepada investor yang memproduksi substitusi impor

Selain itu, Kemenperin juga menerbitkan Permen Perin No. 46 Tahun 2022 tentang peraturan dan tata cara penghitungan nilai TKDN bagi industri kecil.

Menteri Perindustrian ini lahir tidak hanya sebagai upaya percepatan sertifikasi TKDN, tetapi juga sebagai bentuk dukungan atas amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaksanaan arahan Presiden melalui Inpres Nomor 2 tahun 2022. Menteri Perindustrian pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan. / Lembaga Pelayanan Publik (LKPP) di Tangerang mengatakan.

UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan biaya usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi sekurang-kurangnya 40% dari produksi dalam negeri.

Menperin mengatakan: Dengan bertambahnya jumlah industri kecil bersertifikat TKDN, diharapkan UMK dan koperasi tidak lagi menjual produk impor dan hanya menjual produk industri kecil bersertifikat TKDN.

Kemenperin: Sertifikasi TKDN industri kecil gratis dan dievaluasi secara mandiri

Dengan adanya sertifikat TKDN untuk industri kecil, juga diharapkan industri kecil dapat mengikuti tender dan mendapatkan preferensi harga.

“Proses penghitungan nilai TKDN bagi industri kecil tidak dipungut biaya, sama sekali tidak ada biaya sertifikasi bagi industri kecil, bahkan proses sertifikasinya sederhana dan cepat sehingga hanya membutuhkan waktu lima hari kerja. Menperin Agus mengatakan semua proses itu dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Ia menyatakan produk dalam negeri dengan nilai minimal 40% diperoleh baik dari nilai TKDN saja maupun dari penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP, serta mengatakan: Impor dilarang.

“Tentunya produk dalam negeri yang memiliki nilai 40% akan menjadi juara negara ini. Menperin menyampaikan: Diharapkan kontribusi industri kecil dalam pengadaan pemerintah dan komersial semakin meningkat.

Sucofindo setujui TKDN pengadaan pemerintah untuk dorong P3DN

Koresponden: Sela Pandavarsa Garta
Editor: Risbani Fardanieh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *