Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para pegawai hubungan masyarakat (humas) di pemerintahan pusat hingga daerah untuk memperkuat kapasitas di bidang teknologi informasi (TI) agar dapat mencegah dan menangkal peredaran hoaks hasil penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
“Fenomena ini tidak bisa ditangani secara biasa, artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dalam bagian teknologi untuk melakukan identifikasi apakah suatu informasi itu palsu atau tidak. Itu harus ditangani dengan cepat,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro di Jakarta, Senin.
Suhajar mencontohkan salah satu konten buatan AI yang harus diwaspadai dan berpotensi menjadi hoaks ialah konten deepfake.
Deepfake mulai ramai diperbicangkan pada 2017 dan merupakan konten yang dibuat dengan memanfaatkan AI dengan kapabilitas mampu menirukan suara hingga mimik muka dari orang yang berasal di dunia nyata.
Tentunya konten itu bisa berbahaya apabila digunakan untuk menyebar konten bermuatan negatif, bahkan bisa menimbulkan kebencian terhadap sosok tertentu.
Apabila tidak jeli, besar potensinya banyak orang yang terperdaya, karena tidak dapat membedakan realitas dengan AI.
Maka dari itu, Suhajar berpesan agar humas di era digital bisa meningkatkan kapasitasnya agar tidak dikalahkan oleh konten-konten negatif yang pembuatannya pun semakin canggih.
“Kita (para humas pemerintah) harus memperkuat sayap TI kita. Sehingga di setiap humas memang ada beberapa orang yang jago untuk melakukan counter (terhadap hoaks buatan AI),” katanya.
Dari sisi Kementerian Kominfo yang bertugas menjadi inisiator akselerasi transformasi digital nasional, penangkalan hoaks berupa konten buatan AI juga sudah menjadi bagian yang diperhatikan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan pihaknya telah berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk menangkal konten sejenis.
“Sebetulnya platform bisa mencegahnya dengan teknologi juga. Contohnya yang saat ini sudah itu Google. Mereka punya teknologi yang bisa mengidentifikasi deepfake. Mereka pakai watermark untuk bisa identifikasi itu deepfake apa bukan,” kata Usman.
Dalam hal kecanggihan teknologi, Usman mengatakan Kementerian Kominfo juga berupaya untuk memutakhirkan kecerdasan buatannya agar juga dapat mampu memerangi konten deepfake.
Dalam upaya mencegah penyebaran hoaks hasil penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI), Kemendagri meminta para pegawai humas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang teknologi informasi (TI). Hal ini penting untuk dapat mengidentifikasi informasi yang palsu atau hoaks dengan cepat.
Salah satu jenis konten buatan AI yang perlu diwaspadai adalah deepfake. Konten ini menggunakan kecerdasan buatan untuk menirukan suara dan mimik muka orang asli. Jika digunakan dengan tujuan yang negatif, konten deepfake dapat menimbulkan kebencian dan mempengaruhi opini publik.
Suhajar Diantoro, Sekretaris Jenderal Kemendagri, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas humas di era digital. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menghadapi konten negatif yang semakin canggih dan tidak mudah terperdaya oleh konten palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.
Kementerian Kominfo juga berperan penting dalam penangkalan hoaks berupa konten buatan AI. Mereka telah bekerja sama dengan platform-platform digital, seperti Google, untuk mengidentifikasi deepfake. Teknologi seperti watermark digunakan untuk membedakan konten asli dengan deepfake.
Kementerian Kominfo juga terus mengembangkan kecerdasan buatan mereka agar dapat melawan konten deepfake dengan lebih efektif.
Dalam rangka mencegah penyebaran hoaks melalui kecerdasan buatan, penting bagi humas untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang teknologi informasi. Kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Kominfo, juga perlu dilakukan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menangkal konten hoaks buatan AI.
Dengan peningkatan kapasitas humas dan kerjasama lintas sektor, diharapkan penyebaran hoaks melalui kecerdasan buatan dapat dicegah dan ditangkal dengan lebih efektif.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta para pegawai hubungan masyarakat (humas) di pemerintahan pusat hingga daerah untuk memperkuat kapasitas di bidang teknologi informasi (TI) agar dapat mencegah dan menangkal peredaran hoaks hasil penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
“Fenomena ini tidak bisa ditangani secara biasa, artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dalam bagian teknologi untuk melakukan identifikasi apakah suatu informasi itu palsu atau tidak. Itu harus ditangani dengan cepat,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro di Jakarta, Senin.
Suhajar mencontohkan salah satu konten buatan AI yang harus diwaspadai dan berpotensi menjadi hoaks ialah konten deepfake.
Deepfake mulai ramai diperbicangkan pada 2017 dan merupakan konten yang dibuat dengan memanfaatkan AI dengan kapabilitas mampu menirukan suara hingga mimik muka dari orang yang berasal di dunia nyata.
Tentunya konten itu bisa berbahaya apabila digunakan untuk menyebar konten bermuatan negatif, bahkan bisa menimbulkan kebencian terhadap sosok tertentu.
Apabila tidak jeli, besar potensinya banyak orang yang terperdaya, karena tidak dapat membedakan realitas dengan AI.
Maka dari itu, Suhajar berpesan agar humas di era digital bisa meningkatkan kapasitasnya agar tidak dikalahkan oleh konten-konten negatif yang pembuatannya pun semakin canggih.
“Kita (para humas pemerintah) harus memperkuat sayap TI kita. Sehingga di setiap humas memang ada beberapa orang yang jago untuk melakukan counter (terhadap hoaks buatan AI),” katanya.
Dari sisi Kementerian Kominfo yang bertugas menjadi inisiator akselerasi transformasi digital nasional, penangkalan hoaks berupa konten buatan AI juga sudah menjadi bagian yang diperhatikan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebutkan pihaknya telah berkolaborasi dengan platform-platform digital untuk menangkal konten sejenis.
“Sebetulnya platform bisa mencegahnya dengan teknologi juga. Contohnya yang saat ini sudah itu Google. Mereka punya teknologi yang bisa mengidentifikasi deepfake. Mereka pakai watermark untuk bisa identifikasi itu deepfake apa bukan,” kata Usman.
Dalam hal kecanggihan teknologi, Usman mengatakan Kementerian Kominfo juga berupaya untuk memutakhirkan kecerdasan buatannya agar juga dapat mampu memerangi konten deepfake.
Dengan adanya upaya memperkuat kapasitas pegawai humas di bidang teknologi informasi, diharapkan penyebaran hoaks yang menggunakan kecerdasan buatan dapat dicegah dan ditangkal dengan lebih baik. Kementerian Kominfo juga turut berperan dalam menangkal konten buatan AI dengan berkolaborasi dengan platform-platform digital serta mengembangkan teknologi yang dapat mengidentifikasi deepfake. Dalam era digital yang semakin canggih, penting bagi humas dan pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan teknologi untuk melawan hoaks.
