Inti regulasi komunikasi dan informatika dalam Perpu Ciptaker tidak berubah

Jakarta (JurnalPagi) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan inti atau substansi peraturan yang mengatur bidang Komunikasi dan Informatika tidak mengalami perubahan signifikan pada peraturan pemerintah, selain Undang-Undang Cipta Kerja (Perpu) No 2 . Tahun 2022.

Lanjutnya: Untuk bidang komunikasi dan informatika, sifat peraturannya tidak berubah, hanya ada perubahan teknis pada naskahnya. kesalahan pengejaan Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan dalam webinar “Sosialisasi Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Komunikasi dan Informatika”, Selasa.

Berti mengatakan, bagian komunikasi dan informasi diatur dalam pasal 15 Perpu Cipta Kerja.

Ada tiga pasal dalam Perpu Cipta Kerja yang mengatur bidang komunikasi dan informatika, pertama pasal 70 tentang pos dan aturan perubahan atas UU No 38 Tahun 2009 tentang pos.

APJII dukung Perpu Cipta Kerja berikan kepastian hukum

Kemudian Pasal 71 mengatur peraturan telekomunikasi dan perubahan UU No. 36 Tahun 1378 tentang telekomunikasi.

Terakhir, ada Pasal 72 tentang penyiaran yang mengatur tentang perubahan UU No 32 Tahun 2022 tentang penyiaran.

Secara umum bidang pos dan telekomunikasi masih memuat ketentuan yang sama, namun ada sedikit perubahan amanat Perpu Cipta Kerja untuk bidang penyiaran.

Direktur Penyiaran Departemen Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Griyanthika Kurnia mengatakan pada Perpu penciptaan lapangan kerja khusus bidang penyiaran telah terjadi perubahan terkait waktu peralihan dari televisi analog ke digital.

“Jadi sebelumnya di UU Cipta Kerja, peralihan dari TV analog ke digital berlaku dua tahun sejak diundangkannya UU. Perpu Cipta Kerja tidak lagi ditulis seperti itu, tapi langsung disebut 2 November 2022,” ujar Gray. .

Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan: Sosialisasi peraturan di bidang komunikasi dan informatika yang tertuang dalam Perpo Kewirausahaan dilakukan sejalan dengan persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sekalipun tidak ada perubahan substansi, masyarakat berhak untuk diinformasikan dan dididik kembali bahwa Perpu ini akan menjadi ketentuan tetap.

“Tidak hanya sosialisasi satu kali, akan ada sosialisasi lagi sampai diumumkan secara resmi,” kata Bertie.

Proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha dikurangi menjadi 12 hari

Perpu Cipta Kerja jadi agenda strategis DPR yang akan segera dituntaskan

Akademisi: Tak perlu khawatir terbitnya Perppu Ciptaker

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *