jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 25, 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat serangkaian inisiatif Kecerdasan buatan (AI/kecerdasan buatan) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan industri.

Inisiatif yang telah diwujudkan salah satunya adalah landasan hukum berupa Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021.

Apa yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menciptakan kecerdasan buatan yang dapat optimal bagi industri kita telah didasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dalam Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Risiko. lisensi di pos. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Departemen Umum Perangkat, Sumber Daya Pos, dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Danny Setiavan, Senin malam, mengatakan dalam diskusi yang digelar di Jakarta: Departemen Komunikasi dan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Menkominfo ingatkan pentingnya keterampilan digital untuk masa depan

Tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menetapkan standar klasifikasi bidang industri untuk kegiatan pemrograman berbasis kecerdasan buatan. Penyusunan klasifikasi ini juga dilakukan pada sektor-sektor strategis yang saat ini banyak dikembangkan AI, seperti sektor kesehatan, sektor reformasi birokrasi, sektor pendidikan dan penelitian, sektor ketahanan pangan, serta mobilitas dan sistem. Kota Pintar (Kota Pintar).

Pengenalan klasifikasi standarisasi kecerdasan buatan di industri diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis di setiap sektor dan memajukan Indonesia dari perspektif ekonomi dan sosial digital untuk memberikan solusi yang efektif bagi masyarakat.

Tak hanya Permenkominfo 3/2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperkuat regulasi kecerdasan buatan guna menjaga teknologi dan inovasi kecerdasan buatan dari sisi keamanan dan penerapannya.

Ada dua aturan yang mendukung langkah tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain menyiapkan regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperkuat bidang lain, termasuk pemerataan akses internet, agar penggunaan kecerdasan buatan di berbagai daerah semakin meluas, tidak hanya terkonsentrasi di satu daerah, tetapi juga meluas ke daerah lain. tempat.

“Kecerdasan buatan adalah solusi baru. Jika infrastruktur digital lambat, penggunaan kecerdasan buatan bisa membuat frustasi. Tugas kantor kami adalah menjadikan layanan konektivitas cepat, terjangkau, dan ramah,” kata Danny.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah menyiapkan peta kerja bidang AI dan Standar Kualifikasi Nasional Pekerjaan Indonesia (SKKNI) bidang AI untuk membantu masyarakat memahami kebutuhan AI di tanah air. Berdasarkan prediksi tersebut, infrastruktur digital yang ada dapat dimanfaatkan lebih efektif oleh masyarakat untuk mengembangkan kecerdasan buatan.

Menkominfo Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Tingkatkan Bisnisnya

Airlangga menilai tidak semua hal negatif tentang AI

Mantan Kepala Ilmuwan OpenAI Meluncurkan Perusahaan Baru

Editor: Natisha Andarningtias
Hak Cipta © JurnalPagi 2024