“Hak penerbit” atas kerja sama antara platform digital dan media target

Jakarta (JurnalPagi) – Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Keputusan Presiden Hak penerbit Hal ini dapat membuat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media menjadi lebih stabil atau terpusat.

Menurut Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Vaman Cominfo), platform digital harus melakukan yang terbaik untuk mendukung perusahaan pers.

“Perusahaan platform digital juga dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin membantu memfasilitasi dan mengkomersialkan berita-berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers,” kata Nezar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta Pusat, Kamis.

Perpres tentang “Hak Penerbit” Mengatur Kerja Sama Platform Pers Digital

Selain itu, perjanjian antara platform digital dan perusahaan media dapat lebih berkelanjutan karena peraturan tersebut juga mengharuskan perusahaan platform digital untuk menawarkan layanan digital yang sama kepada semua perusahaan media.

Dalam hal distribusi berita, tugas lain platform digital adalah memberikan upaya terbaik dalam merancang algoritma distribusi berita yang mendukung terwujudnya jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan peraturan hukum.

Terakhir, melalui keputusan presiden Hak penerbit Platform digital wajib menjalin kerja sama dengan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang disepakati para pihak.

Beberapa kerjasama yang terjalin antara lain lisensi berbayar, bagi hasil, pembagian data pengguna Berita Massal, dan/atau bentuk lain yang disepakati para pihak.

Menjelaskan Tugas Panitia dalam Implementasi “Hak Penerbit” oleh Dewan Pers

Nezar berkata: Tergantung pada kesepakatan kedua pihak, terdapat berbagai bentuk kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital.

Kedepannya, seluruh praktik kerja sama antara platform digital dan perusahaan media akan berada di bawah pengawasan komite yang nantinya akan dibentuk dan disetujui oleh Dewan Pers.

Selain memastikan pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital, komite ini juga bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai hasil pemantauan dan pelaksanaan fasilitasi dalam kegiatan penyelesaian sengketa.

Nezar menegaskan, jika syarat kerja sama antara platform digital dan perusahaan media dapat dipenuhi, maka perusahaan media tersebut disetujui oleh Dewan Pers.

“Pertanyaan Hak penerbit “Ini hanya tentang perusahaan platform digital yang mengkomersialkan berita dari perusahaan pers yang disetujui Dewan Pers,” pungkas Nizar.

Perpres “Hak Penerbit” dan Harapan Perkembangan Jurnalisme Berkualitas

Redaktur : Siti Zulikha
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *