Grab memperoleh sertifikat kepatuhan terhadap persaingan komersial

Jakarta (JurnalPagi) – Grub Indonesia menjadi perusahaan berbasis teknologi pertama yang mendapat sertifikat menyelenggarakan program kepatuhan persaingan usaha di bawah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia.

Country Manager Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan PT Grab Teknologi Indonesia berkomitmen mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Komersial Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

“Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen kami dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” kata Neng saat konferensi pers “Acara Penyerahan Sertifikat Kepatuhan Persaingan Usaha dari KPPU Indonesia untuk Membawa Indonesia” di Kecamatan Menteng, Jakarta.

Menurut Neneng, Grab Indonesia juga menjadi salah satu perusahaan pertama yang mengikuti program pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha (PKPU) yang diluncurkan pada 23 Maret 2022.

Pasalnya, Grab Indonesia ingin turut serta dalam komitmen bersama dalam aktivitas bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan persaingan bisnis yang sehat.

Tirza Renata Monosamy, Public Relations Head Grub Indonesia, mengatakan, “Kami resmi memulainya pada tanggal 7 Januari 2022, kami mendaftar dari sana, dan kami selalu berkonsultasi dan bekerja sama dengan KPPU untuk kemajuan yang berkelanjutan, dan tonggak-tonggak kecil selalu tercapai.”

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Aro Armando, Wakil Presiden KPPU Indonesia, didampingi Anggota KPPU Indonesia Mohammad Reza dan Direktur Dukungan Persaingan dan Kemitraan Sekretariat KPPU Indonesia, M Zulfirmansyah.

Sertifikat yang diserahkan berlaku selama lima tahun dari tahun 2023 hingga 2028.

“KPPU memiliki prinsip pengawasan komersial yang tidak terbatas untuk merangsang inovasi pelayanan yang lebih baik. Kami ingin melakukan hal yang sama, namun kami memahami bahwa sistem hukum di Indonesia memerlukan pengawasan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran jika terjadi pelanggaran.” kata Anggota KPPU Mohammad Reza.

Ia juga mengatakan: “Kami tidak tertarik dengan sanksi, kami lebih suka pelaku komersial memperhatikan prinsip persaingan komersial, yaitu pembatasan karena etika komersial. Tentu konsekuensinya bagi konsumen yang diuntungkan.”

Koresponden: Abdo Faisal
Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *