Ganjar bilang data bansos saat ini tidak valid, benarkah?

JAKARTA (JurnalPagi/JACX) – Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranu mengatakan data bantuan sosial (bansos) yang digunakan saat ini masih banyak kekurangan dan cenderung ketinggalan jaman.

Bansos ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat berhak menerimanya, namun kita bermasalah karena banyak klaim yang seolah-olah membantu individu atau kelompok, padahal kita masih memiliki informasi yang tidak valid. cara. Ganjar mengatakan pada debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta, Minggu (2/4/2), ada keberatan atas transmisi yang tidak benar, yang belum diverifikasi atau dijawab dengan baik.

Jadi apakah klaim ini benar?

Penjelasan:
Klara Esti, profesor senior di Center for Policy Innovation and Governance (CIPG) menjelaskan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama ini menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai, dan bantuan langsung bahan bakar tunai (BLT BBM), serta penyaluran sembako atau bantuan pangan nontunai.

Namun menurut Klara, DTKS tidak tepat karena tidak diperbarui dengan cukup cepat. Di sisi lain, masyarakat miskin kesulitan untuk mendaftar DTKS secara online.

Padahal, menurut Undang-undang (UU) no. 13 Tahun 2011 Terkait penanganan masyarakat miskin, pemerintah daerah/kota bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu (verval). Namun, tidak semua pemerintah daerah melakukan hal ini.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan Kementerian Sosial, hingga Januari 2020, baru 50 kabupaten dan kota yang peningkatan DTKSnya di atas 50%.
Dalam konteks ini, kesalahan data bantuan sosial menjadi masalah yang berulang.

KPU RI menetapkan tiga paslon capres-cawapres untuk maju pada Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md Nomor Urut. 3.

Setelah debat pertama Pilpres 2024 tanggal 12 Desember 2023, debat kedua tanggal 22 Desember 2023, debat ketiga tanggal 7 Januari 2024, dan debat keempat tanggal 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta. .

Debat terakhir Pilpres 2024 juga akan menjadi debat ketiga yang mempertemukan capres dan KPU dengan topik-topik seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusivitas.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Media Siber Indonesia, Asosiasi Anti Fitnah Indonesia, Cekfakt.com dengan 18 media di Indonesia.

Koresponden: tim JACX
Redaktur: Indriani
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *