FKUB: Desa harus mengutamakan pembangunan yang terkoordinir

Palu (JurnalPagi) – Majelis Koordinasi Keagamaan (FKUB) mencanangkan agar desa memprioritaskan penguatan dan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pembinaan dan penciptaan kerukunan harus dimulai dari desa untuk memperkokoh dan meningkatkan kerukunan untuk mentransformasikan desa. Proyek percontohan koordinasi dan koordinasi,” ujar Ketua FKUB Provinsi Sulteng, Prof KH Zainal Abidin, di Palo, Sabtu (3/12), terkait hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKUB se-Indonesia.

Rakernas FKUB Indonesia diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 1-3 Desember 2022. Dalam rapat kerja nasional tersebut, para tokoh agama dari 34 provinsi di Indonesia hadir.

Tokoh agama se-Indonesia berkumpul di Palo bahas kerukunan

Ia mengatakan, pembinaan dan peningkatan koordinasi desa merupakan salah satu rekomendasi rakornas FKUB se-Indonesia kepada pemerintah.

Rekomendasi itu menyebutkan, FKUB mendorong Kemendagri dan Kemenag bekerja sama dengan Kemendesa untuk PDTT agar memprioritaskan penguatan dan peningkatan kualitas koordinasi dalam program pembangunan desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD). .

Menurut Zainel, setiap desa memiliki budaya dan kearifan lokal masing-masing yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Itu telah menjadi perekat untuk pengembangan keharmonisan dan keharmonisan.

“Jangan sampai budaya dan kearifan lokal yang dilestarikan di desa dirusak oleh kelompok tertentu dengan ide-ide yang memecah belah persatuan,” kata KH Zainul Abedin yang juga Ketua Sivriya PBNU.

Gubernur Sulteng: Kerukunan umat beragama harus terus ditingkatkan

Menurutnya, desa membutuhkan pelatihan koordinasi berkelanjutan yang sinergis dengan program masing-masing pemerintah daerah.

“Salah satu bentuk pembinaan adalah dengan rutin mengajak tokoh agama desa untuk membicarakan tantangan yang mereka hadapi, salah satunya tentang peningkatan kualitas koordinasi,” ujarnya.

Zainel mengatakan, dialog terkoordinasi yang membahas moderasi beragama berbasis per-agama penting untuk interaksi positif antar tokoh agama.

Dia mengutip seorang sosiolog yang mengatakan bahwa konflik antar umat beragama dapat terjadi karena kurangnya ruang dialog antar umat beragama.

FKUB Sulawesi Tengah: Politik Identitas Berbasis Agama Merusak Kerukunan

Dikatakannya: Oleh karena itu, ruang dialog dan ruang interaktif harus dibuka, desa adalah pionir.

Pengkhotbah: Mohammad Hajiji
Editor: Bambang Sotopo Hadi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *