jurnalpagi.com

Berita Online Terlengkap Indonesia

Juli 22, 2024

Pemerintah Malaysia menghapuskan “hukuman mati wajib” untuk beberapa kasus kriminal seperti kasus narkoba dan pembunuhan.

KUALA LUMPUR (JurnalPagi) – Pada Kamis pagi (11/1), pengadilan di lantai dua Pengadilan Federal Putrajaya, Malaysia, secara khusus meninjau sejumlah kasus yang melibatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup.

Suhirman Maxum (51), asal Somawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang divonis hukuman penjara seumur hidup, merupakan satu dari empat warga negara Indonesia (WNI) yang hadir dalam persidangan.

Sidang dimulai sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Nampaknya beberapa terpidana sudah hadir di pengadilan. Mereka duduk dalam dua baris bangku panjang yang disusun dalam dua baris yang terdiri dari enam bangku pengunjung istana, tiga baris di kiri dan tiga baris di kanan.

Saat persidangan dimulai, satu per satu terpidana diminta pindah ke bangku panjang lain di depan dua baris bangku yang mereka duduki.

Bedanya, bangku panjang tersebut dikelilingi pagar berupa pagar kayu yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Anda juga bisa melihat mikrofon di sana yang biasa digunakan narapidana untuk memberikan tanggapan kepada juri.

Kecuali Suhirman yang hari itu mengenakan kaus putih lengan pendek dan celana berwarna sama, tiga warga negara Indonesia lainnya yang juga diadili hadir di persidangan.

Ada Fernandez yang terancam hukuman mati karena kasus narkoba. Dia ditangkap pada tanggal 29 April 2004, dan pada hari itu juri menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara sejak tanggal penangkapannya dan 12 kali cambukan. Selvi Sandrasgaram, pengacara yang ditunjuk perwakilan Indonesia di Malaysia untuk mendampingi mereka di persidangan, memperkirakan ia akan dibebaskan hanya dalam waktu empat bulan.

Lalu ada Mohd Noor Fawzi yang juga terancam hukuman mati dalam kasus narkoba, ditangkap pada 13 Juli 2000, dan hari itu juga juri memvonisnya 30 tahun penjara sejak tanggal penangkapannya. Menurut Selvi, hari itu bebas.

Lalu ada Burhanuddin Berdan yang juga terancam hukuman mati, ia ditangkap pada 26 Maret 2004 karena kasus narkoba, dan hari itu juga hakim menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara sejak tanggal penangkapan dan 12 kali cambuk. Pengacaranya memperkirakan dia tidak akan bebas selama sekitar tiga bulan setelah putusan terakhir.

sidang Sohirman

Sebagai pemohon peninjauan kembali (PK) atas hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Senjata Api 1971, Suhirman didampingi pengacara yang ditunjuk perwakilan Indonesia di Malaysia, Selvi Sandrasegaram.

Dalam persidangan, sesuai permohonan, pengacara menyatakan bahwa pemohon saat kejadian berusia 21 tahun dan tidak ada korban yang terluka dalam kejadian Suhirman menodongkan pistol saat hendak mencuri.

Pengacara mengatakan kepada hakim bahwa pemohon telah menyatakan penebusan dosa dan bertobat dan hanya mengajukan satu kali pengaduan ke Mahkamah Agung. Setelah putusan MA menguatkan putusan Pengadilan Seisin, Sohirman tidak pernah mengajukan banding ke Pengadilan Banding.

“Dia benar-benar menyesal dan menerima keputusan tersebut,” kata pengacara tersebut dalam persidangan.

Sejak ditangkap pada 2 Maret 1991, Suhirman telah menjalani hukuman 32 tahun 10 bulan penjara dan dijatuhi hukuman mati.

Dalam permohonan kuasa hukum Salvi kepada majelis hakim, disebutkan: “Oleh karena itu, dengan rendah hati kami meminta agar hukuman penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara minimal 30 tahun terhitung sejak penangkapan pada 11 Maret 2011.”

Mengingat kejahatan yang dilakukan dan fakta bahwa pemohon adalah warga negara asing, maka jaksa mengajukan hukuman 20 hingga 40 tahun penjara.

Hakim ketua meminta Suhirman menjalani hukumannya kembali. Dan kurang dari 45 detik setelah jawaban pengacara pengadilan, dia terdiam beberapa saat.

Dalam putusan ketua majelis hakim yang memimpin sidang hari itu, disebutkan: “Putusan kami mengenai pidana penjara seumur hidup dibatalkan dan diganti dengan pidana penjara 32 tahun terhitung sejak tanggal penangkapan pada 11 Maret. 1991.”

Baik Vakil maupun Sohirman langsung mengucapkan terima kasih kepada ketiga hakim yang melakukan persidangan hari itu.

Terima kasih, Arif, kata Suhirman kepada majelis hakim pengadilan federal usai mendengarkan putusan.

Dengan keputusan tersebut, Suhirman pun bebas hari itu. Hukuman yang dijalaninya lebih dari apa yang diberikan kepadanya.

Kembali ke Indonesia

Keluarga Suhirman, kakak, ipar, dan keponakannya yang hadir di persidangan tampak gembira dan langsung berdiri menghampiri Suhirman yang disuruh keluar ruang sidang.

Suhirman mencium tangan sang kakak, Baharuddin, 52 tahun, yang langsung merangkul sang adik karena keduanya terhalang pagar kayu setinggi kurang dari 1,5 meter yang memisahkan area pengunjung dan lapangan.

Suhirman tak kuasa menahan air matanya dan wajahnya memerah setelah mencium tangan kakaknya. Dan Baharuddin menjawab sambil tersenyum.

Usai persidangan, Baharuddin yang selalu setia mendampingi adiknya dan menjenguknya di penjara satu atau dua kali dalam sebulan, mengaku sangat bersyukur. Awalnya, ia merasa tak ada harapan lagi bagi sang adik, mengingat ia kalah dalam upaya kasasi di Mahkamah Agung.

“Ini Terima kasih Tuhan bisa “ditipu”. “Pemerintah Indonesia membantu,” kata Baharuddin.

Ia mengaku sudah berkali-kali mencoba menasihati adiknya agar mengajukan banding atau kasasi baru ke pengadilan, namun ia selalu menolak karena sudah menyerah.

Pendekatan KJRI Johor Bahru yang memfasilitasi permintaan PK Suhirman akhirnya memberinya harapan baru.

Suhirman, yang meninggalkan kampung halamannya pada tahun 1987 bersama Baharuddin dengan perahu dari Sumbawa ke Batam selama 29 hari sebelum menyeberang ke Malaysia, ditemani saudara-saudaranya yang menunggu untuk pulang ke Sambawa. Orang tua mereka sudah lama meninggal, begitu pula kedua adik Sohirman. Mereka sembilan bersaudara.

Baharuddin menyatakan tidak akan membiarkan adiknya meninggalkan Indonesia lagi, dan menawarkan diri untuk memulai bisnis di Sumbawa.

Reformasi Hukum Malaysia

Pemerintah Malaysia menerapkan reformasi hukum dengan mengumumkan Pencabutan Undang-Undang Hukuman Mati Wajib 2023 (UU 846), yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2023, serta Undang-undang Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup (Yurisdiksi Sementara Pengadilan Federal) 2023. (2023). UU 847) pada tanggal 12 September 2023.

Disahkannya kedua undang-undang tersebut dalam pelaksanaan mekanisme persidangan memberikan kemungkinan kepada 1020 terpidana mati dan penjara seumur hidup di Malaysia untuk merujuk ke pengadilan guna meninjau kembali hukumannya.

Prioritas penerapan mekanisme ini mencakup faktor-faktor seperti usia narapidana, tingkat kesehatan dan lamanya hukuman penjara serta pertimbangan lainnya.

Dalam sebuah pernyataan, Azalina Usman Saeed, Menteri Departemen Perdana Menteri (Reformasi Hukum dan Kelembagaan) mengatakan dalam sebuah pernyataan: Penerapan undang-undang ini akan memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati dan penjara seumur hidup untuk kembali ke masyarakat dan keluarga dan melanjutkan. kehidupan mereka sebagai warga negara. .

Kehadiran pemerintah

Pemerintah Indonesia mengupayakan penerapan kedua undang-undang tersebut melalui perwakilannya di Malaysia.

Seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia mengunjungi setiap penjara di Malaysia, baik di Semenanjung Malaysia maupun di Sabah dan Sarawak, untuk mengumpulkan informasi mengenai WNI yang menghadapi hukuman mati dan penjara seumur hidup. Mereka juga mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK).

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Malaysia, Hermonu, mengatakan sekitar 78 kasus WNI telah dirujuk ke Pengadilan Federal untuk PK. Sebanyak 54 kasus berada di semenanjung dan 24 kasus berada di wilayah Sabah dan Sarawak.

Ia mengaku menyambut baik kebijakan pemerintah Malaysia yang menghapuskannya Hukuman mati wajib Untuk kasus pidana tertentu seperti kasus narkoba dan pembunuhan sejumlah warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia (PMI).

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia telah menunjuk pengacara untuk memberikan pendampingan hukum kepada PMI yang terpidana mati dan penjara seumur hidup.

Perwakilan RI di Malaysia juga memfasilitasi pemulangan WNI yang akhirnya dibebaskan dan informasinya dikembalikan ke Indonesia.

Redaktur : Ahmad Zainal M
Hak Cipta © JurnalPagi 2024