DKPP mempelajari hasil uji kode etik KPU Pangkep

Soal bagaimana kelanjutannya, setelah itu sesuai mekanisme akan ada pertemuan di tingkat kita di DKPP untuk membahas keputusan tersebut.

Makassar (JurnalPagi) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) masih mempelajari dan mengkaji hasil persidangan terkait pelanggaran kode etik Komisioner KPU Kepulauan Pangkajene Saiful Mujeeb seperti yang dilaporkan Ormas Sulsel. Organisasi Masyarakat (OMS).

Soal bagaimana kelanjutannya, tentunya setelah ini sesuai mekanisme akan ada pertemuan di tingkat kita di DKPP untuk membahas keputusan tersebut, kata Ketua Dewan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Jalan. Andy Pangran Petarani Makassar Jumat.

Ia mengatakan, usai persidangan, para penggugat gabungan organisasi masyarakat sipil, saksi, dan tergugat menyiapkan rancangan putusan dan saat itulah putusan akan dibacakan.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan adanya perubahan atau manipulasi data hasil verifikasi aktual terhadap perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik peserta pemilu di badan asing yang tidak sesuai dengan berita acara KPU Kabupaten Pangkep.

Yakni pemeriksaan ulang terhadap verifikasi aktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang ditetapkan dalam rapat umum pada 8 Desember 2022.

Adapun kapan pengambilan keputusan DKPP sudah ada mekanismenya, akan dilakukan rapat dengar pendapat paling lambat 10 hari setelah sidang dinyatakan ditutup, kata Raka Sandy.

Tapi kalau dirasa perlu dalam sidang pleno, sidang bisa dibuka kembali setelah sidang pleno terakhir, ada waktu 30 hari kerja untuk membacakan putusan. Jadi, kita berpedoman pada pedoman prosedur DKPP, ujarnya. menjelaskan.

Menurut dia, sesuai ketentuan DKPP, dewan tidak memberikan pendapat mengenai sifat persidangan di luar hukum. Namun, ia menghadiri pertemuan tersebut di tengah padatnya jadwal pemungutan suara pemilu dan menilai pengaduan tersebut sangat penting.

Anggota DKPP I ini juga mengatakan, banyaknya pengaduan yang masuk ke DKPP, bisa empat sampai lima pengaduan dalam sehari dan masih terus bertambah.

“Namun, audiensi yang dilakukan di daerah pasti akan kami gabungkan, tapi juga secara online. Namun pada dasarnya semua aduan yang masuk akan kami selidiki dengan mekanisme yang ada,” tegasnya.

 

Suasana persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Pangkep di kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Jumat (8/3/2024). JurnalPagi/ Darwin Fater.

Pelapor meminta DKPP membatalkan pengaduannya

Sementara itu, usai persidangan, anggota koalisi OMS Aflina Mostafina mengungkapkan ada dua kasus dugaan pelanggaran parpol yang tidak memenuhi syarat (TMS), yakni Partai PKN dan Partai Ummat, namun disetujui.

Selain itu, pihaknya sudah meminta keterangan mengenai hasil rapat umum tersebut, namun yang didapat berbeda dengan data pantauan, dituding Saif Mujib menyampaikan data parpol memenuhi semua syarat, sehingga ab. diatur dan kemudian hal itu terjadi. Telah di laporkan.

Ia menegaskan kepada wartawan: Kami ingin Partai Rakyat Demokrat memberikan sanksi berat terhadap orang-orang tersebut karena tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dinilai tidak proporsional.

Ditanya pendapatnya, Komisioner KPU Pangkep Saiful Mujib mengaku PKN dan Partai Ummat memang TMS dan ia menandatanganinya dalam berita acara. Soal perbedaan berita acara program Sipol dengan berita acara yang ditandatangani, sudah dikonsultasikan ke KPU provinsi.

“Kami hadir dan menandatangani (berita acara). Saat itu, status Sipol KPU Pangkep terkunci dan dikirim (sudah MS) dan KPU Pangkep tidak bisa melakukan perubahan data,” ujarnya dalam persidangan. .

Koresponden: M Darvin Fater
Redaktur: Agus Setivan
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *