Direktorat Jenderal Imigrasi menyiapkan tunjangan bagi petugas di luar negeri

Jakarta (JurnalPagi) – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menyiapkan tunjangan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Imigrasi yang bertugas penuh di daerah terpencil, terpencil, dan perbatasan.

Penyelenggaraan fungsi keimigrasian di sepanjang batas wilayah Indonesia, baik di tempat pemeriksaan imigrasi maupun di pos lintas batas negara, harus kita berikan perhatian khusus, kata Direktur Jenderal Imigrasi Silami Karim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu diungkapkan Silami saat berkunjung ke pos perbatasan adat Toriskine di Atamboa, Nusa Tenggara Timur.

Dirjen Imigrasi: Program Desa Bantuan Imigrasi bisa turunkan TPPO

Silami menjelaskan, petugas imigrasi di perbatasan merupakan garda terdepan yang menjaga pintu negara dan bertugas memantau lalu lintas manusia serta mencegah segala jenis pelanggaran keimigrasian. Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara.

“Tugas mereka tidak mudah. ​​Mereka harus bekerja di daerah terpencil dan dalam kondisi terbatas,” kata Silami.

Oleh karena itu, Silami menilai perlu adanya apresiasi dan pengakuan yang patut, salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus.

Hibah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi petugas imigrasi di daerah terpencil, terpencil, dan perbatasan. Ia mengatakan: “Pemberian hibah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan imigrasi di wilayah tersebut.”

Skema tunjangan khusus ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang tunjangan khusus bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas penuh di pulau-pulau kecil dan/atau daerah perbatasan yang akan dirancang mulai Oktober 2023. Sesuai Perpres Nomor 49 Tahun 2010 tentang tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI dan ASN dalam operasi pengamanan di luar pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan.

Ia mengatakan, saat ini rancangan Perpres tersebut sedang dikaji oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia RI, kemudian diserahkan ke Sekretariat Negara.

Dirjen Imigrasi berkomitmen perkuat pelayanan keimigrasian

Silami optimis akan terbit Perpres yang akan segera memberikan tunjangan khusus kepada petugas imigrasi yang bertugas melakukan operasi pengamanan di pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan.

Menurut dia, tambahan tunjangan tersebut juga dapat menjadi stimulus bagi sirkulasi perekonomian di pulau-pulau kecil terluar dan/atau kawasan perbatasan karena akan membuat petugas imigrasi memiliki daya beli yang lebih tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dirjen Imigrasi Minta Pegawainya Perkuat Sumber Daya Manusianya

Dikatakannya, selain dana hibah khusus, Ditjen Imigrasi juga berencana membuat sarana dan prasarana yang memadai bagi seluruh kantor imigrasi dan mitra usaha lainnya.

Dia berkata: Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok kerja perbatasan yang nantinya akan membuat perencanaan, kemudian melanjutkan anggaran dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan rencana tersebut.

Ditegaskannya, penyediaan sarana dan prasarana migrasi di jalur darat perbatasan sama pentingnya dengan jalur udara dan laut. Yang tidak kalah penting adalah sinergi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pemangku kepentingan terkait, baik dalam masalah pembebasan lahan maupun hak prioritas.

“Jangan sampai tugas dan tanggung jawab petugas imigrasi terhambat oleh permasalahan infrastruktur,” kata Silami.

Dirjen Imigrasi: Tambahan Atase KBRI Riyadh untuk Bantu Permasalahan WNI

Koresponden: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laud Maskari
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *