Dewan Pers: Keputusan Presiden “Hak Penerbit” memberikan sedikit ruang bagi media untuk berkembang

Jakarta (JurnalPagi) – Ketua Dewan Pers Ninik Rahayo mengatakan Peraturan Presiden (Pers) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal juga dengan Perpres. Hak penerbit Memberikan ruang pertumbuhan bagi perusahaan media skala kecil dan menengah.

Menurut dia, disahkannya aturan ini membuka akses perusahaan pers kecil dan menengah untuk menjalin kerja sama.

Perusahaan media besar sudah memiliki kemampuan bernegosiasi, melobi, dan lain-lain, dalam kerangka kerja sama dengan perusahaan platform. Nah, bagi perusahaan pers kecil atau menengah yang sedang berkembang dan sudah disetujui, hal ini justru memberikan peluang. Mereka bekerja seperti perusahaan platform.

Keputusan Presiden, kata Ninik Hak penerbit Berbagai jenis dukungan diberikan kepada perusahaan pers dengan skala usaha kecil dan menengah, termasuk di bidang distribusi berita.

Pasal 5 aturan ini menyatakan bahwa platform digital harus berupaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers.

Selain itu, perusahaan platform digital dituntut bersikap adil kepada seluruh perusahaan media dalam memberikan layanan dan melaksanakan program serta pelatihan guna mendukung terwujudnya jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Perusahaan platform digital juga dituntut berupaya semaksimal mungkin merancang algoritma distribusi berita yang mendukung terwujudnya jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keberagaman, dan peraturan hukum.

Bagi perusahaan media kecil dan menengah, penerapan peraturan ini dapat mendukung upaya pengembangan bisnis.

Perpres “Hak Penerbit” Atur Kerja Sama Platform Pers Digital

Berdasarkan peraturan baru tersebut, perusahaan pers juga harus memastikan bahwa berita yang mereka produksi dan distribusikan berkualitas tinggi dan tidak bertentangan dengan kode etik jurnalisme atau undang-undang pers.

“Saya kira hal ini sejalan dengan maksud Perpres 32 Tahun 2024 untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas sehingga kepemilikan berita dihormati secara transparan,” kata Ninik.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal dengan perintah presiden. Hak penerbitujarnya pada acara puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2).

Perpres tentang “Hak Penerbit” Tak Termasuk Produsen Konten
Jokowi: Perpres tentang “Hak Penerbit” Tak Dimaksudkan Kurangi Kebebasan Pers.

Redaktur: Meriati
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *