Cyber ​​​​Expert: Regulasi keamanan sudah ada, tinggal selesaikan implementasinya

Dari segi regulasi sebenarnya sudah cukup, meski kita masih belum memiliki regulasi keamanan siber yang komprehensif

Jakarta (JurnalPagi) – Ketua Departemen Hukum, Teknologi Komunikasi Informasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Padjaran, Prof. dokter. Cinta Devi, SH, LL.M. Pihaknya menilai, saat ini regulasi yang mengatur keamanan data di dunia siber sudah memadai dan tugas yang tersisa hanyalah implementasi secara komprehensif.

Hal itu diutarakan Cinta dalam rangka penyelenggaraan pemilu demokratis terkait pentingnya menjaga keamanan data pemilih. Menurutnya, keamanan data cukup mengkhawatirkan dalam situasi pemilu saat ini karena banyak dugaan Pelanggaran data atau gagal melindungi data beberapa waktu lalu.

“itu Benar Ini terjadi dan selalu seperti ini di Indonesia, membuat gaduh di media lalu diam. Menurut saya, hal ini masih memerlukan proses dalam pelaksanaannya. “Dari segi regulasi sebenarnya sudah cukup, meski kita masih belum memiliki regulasi keamanan siber yang komprehensif,” kata Sinta saat dihubungi JurnalPagi dari Jakarta, Kamis malam.

Sinta menjelaskan, pemerintah turut serta melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) yang menempatkan keamanan siber sebagai salah satu pilar terpenting. Namun masih belum ada kebijakan yang komprehensif dalam proses implementasi konkrit menghadapi pemilu.

Pakar Siber: Hukum Harus Mengikuti Perkembangan Teknologi

Implementasi Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Acara Pemilu

Katanya: “Hanya sebagian. Saya khawatir dengan keamanan data peserta pemilu karena tidak ada satupun yang kuat dalam sistem teknologi. Pakar siber dan IT bilang tidak ada yang aman, begitulah. ada di negara lain.” Seseorang yang mempelajari hukum cyber, hukum e-commerce, hukum telekomunikasi dan hukum perlindungan data pribadi.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran setiap institusi pemerintah untuk memperkuat regulasi internal atau domestik, dilengkapi infrastruktur yang siap, guna meningkatkan sistem keamanan data.

“Kami masih belum punya cara yang aman karena kebocoran data sering terjadi. Bukan hanya kebocoran data saja, tapi banyak sekali. Kampanye hitam Atau Kebohongan iklan negatif yang dipublikasikan di jejaring sosial.

Ia menambahkan, “Di TikTok, bagus sekali banyak pendukung yang melecehkan pasangan calon. Menurut saya, aturan, infrastruktur, dan tata kelola sebenarnya sudah menjadi wajib, sekarang yang dibutuhkan adalah penegakan hukum lintas sektor.”

Pakar: Peretasan Sistem Bisa Turunkan Kredibilitas KPU di Mata Publik

Uji Penetrasi Harian untuk Jaga Keamanan Sistem dan Data KPU

Selain itu, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Padjaran sejak tahun 1370 hingga sekarang ini mengatakan: Dalam penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Pengawas Pemilu (Bavaslo) dapat membuat semacam kerangka kebijakan eksekutif untuk menjamin keamanan data yang nyata. Bukan hanya kaitannya dengan politik dan pemilu, namun bisa diminimalisir.

“Sistem yang ada saat ini sudah bagus dan mudah-mudahan tidak butuh waktu lama untuk memperbaikinya karena infrastrukturnya sudah ada, tinggal menyusunnya dan bagaimana penerapannya di lapangan. Tinggal satu kali pemilu lagi, saya berharap ada kerangka kebijakan yang lebih baik akan segera terwujud, kata Sinta.

Koresponden: Ahmed Fishal Adnan
Diedit oleh: Chandra Hamdani Noor
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *