BPJPH: Wajib Halal tidak ditunda dan tetap berlaku hingga Oktober 2024

Jakarta (JurnalPagi) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengumumkan Program Halal Wajib Oktober 2024 (WHO), yang mewajibkan pelaku usaha termasuk usaha kecil, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal atas produknya. menerima Ini berlanjut sesuai rencana dan berakhir pada Oktober 2024.

Ketua BPJPH Mohammad Aqeel Irham dalam pertemuan di Jakarta, Rabu, mengatakan: “(Batas waktu) wajib halal tidak ditunda.”

Hal itu disampaikan Aqeel menanggapi komentar Menteri Koperasi dan Industri Kecil dan Menengah (MenKopUKM) Teten Masdouki, Senin (1/4) lalu, yang menyebut penerapan wajib halal pada Oktober 2024 mungkin tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, Menteri Teten mengusulkan percepatan, yakni usaha kecil dan menengah yang produknya dihasilkan dari bahan baku halal harus diberikan jalur hijau agar pelaku usaha kecil dan menengah bisa melakukan hal tersebut. menyatakan diri Tidak ada prosedur yang panjang

Wajib Sertifikasi Halal Tingkatkan Peluang Produk Amerika Masuk Pasar Muslim

BPJPH: Aturan sertifikasi halal wajib bagi UMKM sebelum 18 Oktober

“Saya kira Pak Tetan tidak bilang akan diperpanjang (WHO 2024), ya tidak akan diperpanjang juga,” kata Agil.

Untuk saat ini, Agil mengatakan pihaknya akan terus berupaya mempercepat perolehan sertifikasi halal produk lokal, berupa sosialisasi kepada pelaku usaha, serta upaya mitigasi risiko bagi produk yang belum mendapatkan sertifikasi.

Diketahui, produk yang tidak memiliki “segel” halal atau tidak memilikinya akan dikenakan beberapa sanksi, salah satunya adalah penghapusan produk tersebut dari peredaran.

Meski batas waktu WHO pada 2024 belum diperpanjang, Agil mengatakan BPJPH berencana memberikan keringanan kepada usaha kecil yang belum mendapatkan sertifikasi hingga batas waktu tersebut.

Ditambahkannya: Mungkin ada skenario, nanti aspek sanksinya dikurangi ya, tapi halal itu tidak wajib, tapi aspek sanksinya mungkin relatif lebih ringan, akan dilakukan revisi peraturan sanksi mikro dan mikro. “Kecil, tapi masih bisa digunakan untuk ukuran sedang dan besar.”

Agil mengungkapkan, hingga saat ini sekitar empat juta produk telah mendapatkan sertifikasi halal, dimana sekitar dua juta diantaranya adalah produk makanan dan minuman.

Selain itu, ia menekankan semakin meningkatnya arus global impor produk halal dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan raksasa di luar negeri saat ini sedang berusaha melegalkan sertifikasi Halal dari negaranya agar bisa diakui di Indonesia, karena terdapat pasar Muslim yang besar.

Dengan masuknya produk halal impor, produk UMKM dalam negeri berpotensi besar kehilangan daya saing dan ditinggalkan konsumen, terutama produk halal lokal yang belum tersertifikasi. Untuk itu percepatan dalam WHO 2024 menjadi sangat penting.

Ada 41 negara yang mau bekerjasama dengan BPJPH untuk impor produk halal, sertifikat halal di sana pada Oktober 2024, mulai dari China, Jepang, Korea, India, Pakistan, Amerika, Brazil, Eropa dan masih banyak lagi. kata Agil.

Kewajiban sertifikat atau sertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

BPJPH Pastikan Halal Wajib Dorong Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia

BPJPH targetkan 5.040 titik sosialisasi wajib halal pada tahun 2024 dalam tiga bulan ke depan.

BPJPH libatkan industri untuk dorong sertifikasi wajib halal

Koresponden: Pamela Sakina
Diedit oleh: Zita Mirina
Hak Cipta © JurnalPagi 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *