BKKBN mengimbau daerah untuk optimal menyerap BOKB 2023 dan mengurangi stunting

Jakarta (JurnalPagi) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendesak setiap pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) guna mempercepat pengurangan shortfall sebagai fokus utama.

Ketua BKKBN Hastu mengatakan: “Di jajaran satkar pusat dan daerah untuk melakukan penggalangan dana pada bulan Januari dengan melakukan kegiatan di perwakilan dan kabupaten/kota, selain itu kabupaten/kota ini pasti dapat menggunakan BOKB untuk pelayanan KB. Rekrut pada bulan Januari. ” Warduyo dalam keterangannya dari Jakarta, Rabu.

Ia juga mendorong seluruh perwakilan BKKBN provinsi untuk terus berkomunikasi dengan para ketua organisasi keluarga berencana daerah (OPDKB) di daerah masing-masing pada rapat pengendalian program dan anggaran (Radalgram) yang digelar Selasa (17/1).

Salah satu langkah yang ia dorong untuk optimalisasi penyerapan dana di daerah adalah segera dilaksanakannya pelayanan KB sehingga capaian bulan Januari bisa segera terwujud. Sehingga diharapkan hasilnya sudah bisa terlihat pada minggu pertama bulan Februari ini.

Misalnya yang sudah pernah vasektomi sekarang sudah bukan lagi EFA, tapi tetap tercatat sebagai EFA, jadi jangan update data terkait hal ini. Nah, untuk bisa benar-benar mendapatkan data yang sebenarnya, kita berharap data awal yang dilaporkan di lapangan berdasarkan record terbaru.

BKKBN: Anggaran BOKB Jateng Bagian Difokuskan untuk Kurangi Pertumbuhan Pendek.

Hasto juga menyerukan adanya perubahan sistem baru, di mana koordinator diubah menjadi ketua tim yang membawahi 20 orang agar mereka lebih kuat dalam pelaksanaan pelayanan KB, yang semula koordinator hanya membawahi lima orang.

Menurutnya, rapat pengendalian program dan anggaran harus dilakukan setiap bulan dengan perencanaan yang matang. Konten yang disajikan juga harus mengandung isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan jangka pendek.

Evaluasi dan Pemantauan yang sedang digiatkan, harus selalu berbasis pada Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Data dalam SIGA dianggap akurat dan real-time.

Bagi perwakilan BKKBN provinsi yang masih kesulitan mengakses SIGA, pihaknya mendesak agar segera dicarikan solusi agar pencatatan berbasis digital tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

Inilah yang harus dilakukan di tahun 2023, wajah Radalgram harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. “Itulah yang mencegah kami untuk segera menggunakan data lama dan melaporkannya lagi tanpa pembaruan baru.”

Anjuran Presiden Hindari Pemberian Bubur Instan pada Bayi untuk Cegah Pertumbuhan Pendek
Kota Madiun ditetapkan BKKBN sebagai daerah kunjungan delegasi Kenya.
BKKBN: Pertumbuhan yang Menurun Picu RI Hadapi Bonus Demografi

Pemberita: Harlevita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *