PDIP NGOTOT UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI PASAL PENGHINAAN PRESIDEN

pdip ngotot menghidupkan kembali pasal penghinaan presidenMasih menuai pro dan kontra rencana pemerintahan presiden Jokowi dan Jusuf Kalla untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden yang belum menemui titik terang, apakah akan terus dilanjutkan rencana tersebut atau kembali dibatalkan karena gejolak amarah rakyat.

Namun dari semua kontra tersebut masih ada pro dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memang pengusung Pak Jokowi. PDIP ngotot menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden. Menurutnya, pasal ini menjadi penting bagi presiden Indonesia untuk mendapat “tameng” hukum dari bentuk-bentuk tindakan yang melecehkan dan menghina.

“Pasal itu masih diperlukan bukan karena saya dari PDIP. Pertama, begini pasal penghinaan terhadap warga masyarakat biasa itu masih ada di KUHP Pasal 310 soal penghinaan, pencemaran nama baik. Kenapa kok presiden boleh dihina, warga yang lain enggak boleh,” ujar politikus PDIP, Henry Yosodiningrat kepada Okezone, Jumat (7/8/2015).

Menurut Henry, presiden itu merupakan simbol negara dan perlu dikhawatirkan juga bila ada orang asing yang mencaci maki presiden atau adanya pemberitaan media asing yang sifatnya memfitnah, melakukan pencemaran nama baik, tidak mungkin didiamkan. Makanya, perlu ada payung hukum untuk menuntut mereka.

“Sekarang presiden itu sebagai simbol, misalnya ada orang asing mencaci maki presiden kita atau pers asing yang sifatnya itu fitnah penghinaan pencemaran nama baik lalu dengan apa kita nuntutnya,” ujarnya.

Henry menekankan, yang perlu dihidupkan kembali terkait dengan pasal penghinaan presiden ini tetap harus diperhatikan supaya tidak “karet”. Sehingga ada rumusan yang jelas, karena kalau konteksnya mengkritik tentu itu hal yang wajar karena apa jadinya bangsa ini kalau presidennya tidak bisa dikritik.

“Saya berpikir presiden perlu dilindungi. Di negara manapun dilindungi tidak berarti membunuh demokrasi. Kritik dan penghinaan itu berbeda, kritik saya setuju, kan enggak lucu presiden enggak bisa dikritik. Tapi kritik yang membangun. Kita harus bedakan kritik dan penghinaan,” pungkasnya.

Apakah pro dan kontra perihal pasal penghinaan presiden ini akan terus berlanjut? Namun selama pasal ini belum disahkan nampkanya rakyat masih akan terus memberikan kritikan bahkan hinaan kepada orang nomor satu di Indonesia saat ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

jurnalpagi.com © 2015
Show Buttons
Hide Buttons